POSKOTA.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta sekaligus Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menginisiasi acara webinar series bertajuk ‘Menata Jakarta Pasca UU Ibu Kota Negara (IKN)’.
Acara ini dilaksanakan secara hybrid di ruang Panmus DPD RI, Senayan dan dihadiri secara langsung oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai keynote speaker. Selain itu hadir sebagai nara sumber utama yakni pakar Otonomi Daerah sekaligus mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.
Hadir juga Tokoh Muhammadiyah Agus Suradika, Budayawan Nasional Syamsuddin CH Haesy, Tokoh Betawi yang juga mantan anggota DPD RI Dapil DKI Biem Benyamin, mantan anggota DPD RI Dapil DKI Azis Khafia Sekretaris DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas DKI Dadang Solihin, Dosen UI, Yasmin Shihab dan sejumlah akademisi seperti Strtata 2 UI, Lubby, Strata 2 UNJ Wiwiek, Pasca Sarjana bidang IT, Opan serta sejumlah staf DPD lainnya.
Sementara yang hadir dalam jaringan (daring) antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sejarawan JJ Rizal, Sekretaris Majelis Adat Betawi Abdul Chair, Ketua KAHMI yang juga anggota majelis adat Betawi Siti Zuhro, mantan Kepala OJK Firdaus Djailani, Sekretaris Umum majelis adat Betawi Beki Mardani, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Daud Poliradja serta sejumlah tokoh lainnya.
Ikut Bahas RUU IKN
Sebagai Keynote Speaker, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa DPD RI melalui Komite I ikut terlibat dalam pembahasan fase pertama RUU IKN Baru.
La Nyalla menyebutkan, terdapat kalimat yang tertulis dalam dokumen RUU tersebut berbunyi DPD RI mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran tidak terpisahkan, belum dibahas secara komprehensif.
Dalam pandangan akhir, LaNyalla mengatakan bahwa DPD RI memberi 8 catatan kritis kepada pemerintah dan dapat diakses oleh publik dalam portal kesekretariatan DPD RI.
“Beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita semua khususnya warga Jakarta, terutama terkait bagaimana nasib Jakarta setelah Ibu Kota pindah, sekaligus apa New Positioning kota Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota dan bagaimana nasib aset-aset negara yang ada di Jakarta, seperti gedung parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor Kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan,” ucapnya.
Simbol Identitas Bangsa
Anggota DPD RI Dapil DKI yang juga Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menyatakan, bicara Ibu Kota Negara mesti berkaitan dengan simbol-sombol identitas bangsa. Senator asal Betawi ini kemudian mengajak forum berdiskusi soal apakah Kalimantan erat kaitannya dengan simbol identitas bangsa.
Sylvi juga mengingatkan, IKN harus memiliki visi sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable. Yang tidak kalah penting, kata Sylvi, adalah soal kepemilikan aset negara di Jakarta pasca IKN pindah.
“Bagaimana design Ibu Kota? Don’t Worry be Happy, enggak usah khawatir kalau enggak jadi Ibu Kota. Terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak fasilitas di Jakarta yang saya kira, ya, sampai 100 tahun saja masih bisa menikmati Jakarta sebagai Ibu kota, ya, mungkin masih bisa melebihi IKN nya,” kata Sylvi.
“Terus yang mendasar adalah bagaimana status pemerintahan Provinsi? Bagaimana asetnya? Kalau swasta siapa? Mohon maaf saya engga mau etnis sentris, tapi siapa sih orang kaya yang akan beli,” katanya, (timyadi/bw)
Komentar