POSKOTA.CO – Truk bermuatan ribuan galon yang melintas ruas jalan antara Sukabumi-Bogor memicu keresahan warga. Truk-truk bermuatan diatas batas kapasitas tersebut tidak hanya merusak jalan, tetapi juga membuat pengendara lain yang berpapasan menjadi was-was.
Melalui platform publik Change.org yang diinisiasi oleh warga bernama Siti Fathia awal pekan ini, warga meminta aparat kepolisian menindak tegas truk yang membawa muatan galon isi ulang yang menumpuk hingga atap truk. “Hari demi hari dalam 40 tahun terakhir, armada truk Aqua leluasa menebar teror di sepanjang jalur vital Sukabumi-Bogor-Jakarta tanpa pernah ada penghukuman yang tegas dari polisi,” kata petisi yang diinisiasi seorang warga.
Petisi di jagat maya tersebut hingga Jumat (23/12/2021) telah ditandatangani oleh lebih dari 637 orang dari 1.000 tandatangan yang dibutuhkan.
Petisi menyebut armada truk Wing-Box Aqua saban harinya memuat galon isi ulang yang menumpuk hingga atap truk. Disebutkan, truk jenis itu teorinya hanya dibolehkan mengangkut maksimal 500 galon air isi ulang dalam sekali jalan. Faktanya, oleh perusahaan yang menginduk ke Perancis itu, truk dijejali muatan hingga 1.100 galon atau bahkan hingga 1.200 galon! Merujuk hasil investigasi lembaga riset Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, petisi menyebut dari pelanggaran itu Aqua bisa menghemat biaya distribusi Rp 190 per liter.
Dalam petisi tersebut, disebutkan pula nilai keuntungan yang diraup perusahaan air mineral yang mencapai Rp2,57 triliun. Namun, menurut naskah petisi, masyarakat dan pemerintah lah yang harus membayar mahal semua pelanggaran itu.
Warga juga digambarkan harus berhadapan dengan kemacetan yang seperti abadi karena armada truk Aqua bergerak lamban lantaran memikul muatan berlebih. Truk-truk tersebut tak jarang mengalami pecah ban, patah as, rem blong, terguling dan banyak jenis kecelakaan lainnya yang bisa berujung kecelakaan fatal. Petisi juga menyindir pemerintah yang dianggap royal dengan pelanggaran muatan truk Aqua. Disebutkan, pemerintah merogoh kocek ekstra paling tidak Rp 40 triliun untuk merapikan jalan dan jembatan yang rusak akibat operasi truk dengan muatan berlebih setiap tahunnya.
Melalui petisi, warga juga membagi pengalaman berhadapan dengan armada truk Aqua. “Ikut kadang merasakan kecemasan saat nyetir mobil dibelakang atau di samping truk Aqua,” kata akun Maria Yuanita.
Arief N., penandatangan petisi lainnya, punya cerita lain. “Tidak cuma area Bogor, di Subang, Jawa Barat,” katanya, “truk Danone juga berperan merusak jalan dari jalan Cagak sampai kota Subang … Jalur utama Subang-Bandung di area tersebut sudah seperti jalan hauling tambang.” Akun lain, semisal dari Agung Nugroho, meminta polisi tak pandang bulu. “Tindak dong Pak … Pelanggaran seperti ini merusak jalan, membahayakan pengguna jalan dan menunjukkan ketidakmampuan Negara menegakkan aturan.”
Perlu Intervensi Presiden
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, membenarkan semua keresahan publik itu. “YLKI banyak menerima pengaduan tentang dampak negatif truk ODOL. Baik laporan dari masyarakat, pengguna jalan, Jasa Marga, jasa pelabuhan, Dharma Lautan, dan masih banyak lainnya,” katanya. Sehubungan itu, Tulus meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih pelaksanaan Zero ODOL, inisiatif penertiban kubikasi dan muatan truk angkut barang. Dicanangkan pertama kali pada 2018, kebijakan itu tertunda pelaksanannya hingga enam kali di tengah gencarnya lobi industri. Sejauh ini, Kementerian Perhubungan mematok 2023 sebagai awal pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.
Secara khusus, Tulus menyoroti keinginan Asosiasi Perusahaan Air Minum, organisasi lobi industri air minum kemasan, yang menginginkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL ditunda kembali hingga 2025. Menurutnya, keinginan seperti itu tidak mengindahkan kepentingan masyarakat umum.
“Ah, Aspadin sudah berkali-kali meminta ditunda terus. Aspadin apa tidak mikir, truk ODOL sudah merusak jalan tol dan arteri. Alasan mereka hanya kedok saja,” tukasnya.
Bagi Tulus, penundaan larangan truk ODOL adalah isyarat kemunduran dalam kehidupan bernegara. Bila terus terjadi, pemerintah bisa dianggap mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan fasilitas jalan raya.
“Saya menduga penundaan yang kebijakan ini permainan karena para pengusaha truk ODOL banyak backing dari oknum pejabat, sehingga susah dilarang,” katanya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Safrudin, mendesak Aqua segera menghentikan penggunaan armada truk ODOL. “Sebagai market leader industri air minum dan sebagai perusahaan multinasional, semestinya mereka jadi contoh bagi perusahaaan lain dan bukannya malah menyuburkan modus pengemplangan tonase dan muatan truk,” katanya.
Dia juga berharap Presiden Jokowi mendukung Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan Zero ODOL. “Presiden bisa meminta jajarannya untuk mendukung Kemenhub, termasuk meminta Kepala Polri agar memerintahkan unit polisi lalu lintas untuk tegas menilang truk barang yang beroperasi dengan kubikasi dan muatan berlebih,” kata Ahmad.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Aqua terkait petisi di dunia maya tersebut.
Komentar