oleh

ITW Minta Pemerintah Siapkan Area Unjukrasa

POSKOTA.CO-Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah dan Polri lebih serius dan fokus mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban maupun kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).Sebab, lalu lintas cermin budaya bangsa dan potret modrenitas sebuah bangsa yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional.

“Karenanya seluruh pihak terkait harus meningkatkan kualitas koordinasi yang bersinergi untuk mengatasi semua bentuk kendala lalu lintas dengan solusi efektif yang bersifat parmanen,” ujar Ketua Presidium ITW Edison Siahaan dalam siaran persnya, Minggu 12 Desember 2021. Alasannya, masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang memicu terjadinya kesemrautan dan pelanggaran serta kecelakaan dan ditambah penegakan hukum yang belum maksimal.

Sedangkan dinamika demokrasi yang terus bertumbuh menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas. Sudah cukup lama Pemerintah dan Polri belum memperhatikan masalah lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan sebagian masyarakat. Seperti maraknya aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

Menurut Edison, aksi-aksi unjukrasa yang dilindungi oleh Undang-undang tidak dapat disangkal telah mengganggu bahkan mematikan aktivitas dan produktifitas masyarakat lainnya. Namun, belum ada upaya untuk mengantisipasi akibat dari aksi unjuk rasa di jalan raya yang sudah pasti menimbulkan kemacetan,” paparnya.

ITW meminta pada 2022, Pemerintah harus memastikan aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan baik, tetapi tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang menderita juga mengalami kerugian materi akibat kemacetan. ITW berharap Pemerintah dan Polri mampu mengendalikan aksi unjuk rasa menjadi destinasi wisata.

Pemerintah segera menyiapkan lahan yang dijadikan arena aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Tempat itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang selalu digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pemerintah bisa memastikan setiap pihak terkait yang dijadikan objek unjuk rasa wajib datang ke arena unjuk rasa untuk mendengar dan merespon aspirasi para pelaku unjukrasa.

Selain dapat mengurangi gangguan lalu lintas akibat dampak unjuk rasa, juga akan memberikan efek positif seperti tumbuhnya usaha-usaha kecil oleh masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa. Ini jadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan tertib dan baik. Sehingga lalu lintas tetap sebagai urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret moderenitas bangsa.(omi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *