POSKOTA.CO – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong partai politik (parpol) membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Parpol sebagai badan publik yang mendapatkan anggaran dari APBD atau sumbangan masyarakat sudah seharusnya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan setiap partai politik harus transparan dalam pengelolaan informasi publik melalui penguatan peran dan fungsi PPID. “Jika partai politik transparan dalam pengelolaan pendanaan, niscaya masyarakat percaya dengan kredibilitas serta kinerja parpol. Namun, bicara transparansi bukan hanya persoalan pendanaan semata tetapi subtansi,” kata Harry dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).
Lebih lanjut Harry mengungkapkan setiap parpol harus tertib administrasi dan memahami keterbukaan informasi publik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan sesuai instruksi dan mekanisme peraturan UU Parpol No 2 Tahun 2011 dikaitkan dengan UU KIP No 14 Tahun 2008.
“Manfaatkan bantuan parpol sebagai rangkaian stimulus menggerakkan roda organisasi. Partai juga dapat menjadi pendidikan politik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya. (miv/sir)







Komentar