POSKOTA. CO – Selembar surat berkop Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor yang memohon bantuan penginapan ke PT Perkebunan Nusantara VIII beredar di publik dan jadi viral.
Dinas pengawal peraturan daerah ini melalui kepala seksi lalu sibuk membuat bantahan. Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, malah tidak membantah atau membenarkan adanya surat permohonan bantuan penginapan tersebut.
Surat tersebut, dalam sebagian isinya, dimaksudkan untuk mempermudah petugas dalam mengawasi banyaknya pedagang kaki lima maupun wisatawan di Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor.
“Kok bisa tahu sih? Dapat darimana info adanya surat permohonan bantuan penginapan tersebut. Saya akan cek dahulu ya,” katanya terkesan kaget saat ditanya wartawan.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana kepada wartawan akhirnya menanggapi viral atau beredarnya surat permohonan bantuan penginapan dari pemohon ke PT Perkebunan Nusantara VIII.
Kata Iman Wahyu Budiana, permohonan bantuan penginapan, makan, dan minumnya bukanlah meminta digratiskan. Mantan Kabid Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ini berdalih, pihaknya hanya berharap mendapatkan diskon.
“Surat permohonan bantuan penginapan itu dengan harapan mendapatkan diskon dan bukan meminta gratis. Kami minta diskon karena menyesuaikan anggaran yang tersedia di Satpol PP,” ujar Iman kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Iman menegaskan, pengiriman surat permohonan bantuan penginapan ini ditempuh karena pengadaan empat unit tenda dan 40 unit tempat tidur lapangan belum datang setelah ada pemenang lelangnya.
“Kalau 4 unit tenda dan 40 unit tempat tidur lapangan sudah ada, tidak mungkin kita mencari penginapan. Inisiatif ini juga karena kita ingin menghargai anggota bantuan polisi pamong praja yang selama ini berdedikasi tinggi mulai dari pemberlakuan aturan PSBB di tahun 2020 lalu hingga saat ini yaitu PPKM Level 3,” klaim Iman.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho menjelaskan bahwa 30 orang anggota Satpol PP yang rencananya akan menginap adalah anggota tim gerak cepat Pol PP (Tiger Cepol).
“Ke-30 orang anggota Satpol PP anggota Tiger Cepol akan bekerja 24 jam secara bergantian untuk 6 jam, di mana setiap patroli terdiri dari 9 hingga 10 orang,” katanya.
Tugas tim ini lanjut Agus, membubarkan kerumunan wisatawan di kebun teh Gunung Mas atau lokasi lainnya di Kawasan Puncak atau demi kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan pribadi.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, meminta masyarakat untuk juga memaklumi, karena bentuknya surat dari Satpol PP ke PT Perkebunan Nusantara VIII ini bentuknya permohonan bantuan.
“Masyarakat saya minta maklum, karena 30 orang anggota Satpol PP ini tidak pulang selama operasi Gage atau PPKM,” katanya.
Menurutnya, surat tersebut bentuknya permohonan bantuan dan sifatnya tidak memaksa.
“Kalau menginapnya saya setuju saja, tetapi makan minumnya tidak, atau samak sekali tidak diberikan bantuan. Ya paling mereka akan mendirikan tenda di rest area, halaman kantor kecamatan atau lokasi lainnya,” ujarnya.
Usep Supratman, politisi PPP ini melihat surat bernomor 330.1/689 Tibum yang ditandatangani Sekretaris Satpol PP Iman Wahyu Budiana dan dikirim pada awal September kepada pengelola Agrowisata Gunung Mas tersebut bisa dimaklumi, karena minimnya anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.
“Saya melihat terbitnya surat permohonan bantuan penginapan, makan dan minum selama tiga hari mulai Jumat besok hingga Minggu itu bisa dimaklumi. Saya tahu persis anggaran untuk Satpol PP sangat minim,” kata Usep kepada wartawan.
Ia menerangkan anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana yang besarnya Rp39-40 miliar, lebih banyak untuk penanganan kesehatan untuk pasien Covid-19 dan minim untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
“Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor beberapa kali terkena refocusing, lalu anggaran pencegahan penyebaran wabah Covid-19 terbilang sangat minim karena banyak untuk penanganan permasalahan kesehatannya,” katanya. (yopi/sir)
Komentar