POSKOTA. CO – Sumbangan Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Pajak atau Sumbangan asli dari Papua selama ini sehingga terkadang lebih banyak bicara tentang mitos tanpa menggali kebenarannya akibatnya banyak informasi yang diterima masyarakat kebanyakan adalah hoax.
“Data yang diperoleh selama ini Pendapatan Pajak atau sumbangan dari Papua tidak sampai Rp 10 trilyun sedangkan sumbangan dari Pemerintah Pusat lebih dari Rp 40 trilyun, ” kata Pengamat Papua Dubes Prof. Imron Cotan setelah menjadi narasumber webinar yang digelar Moya Institute dengan tema New York Agreement dan pembangunan di Papua, kemarin
Permasalahan atau akar konflik Papua ada beberapa hal antara lain pertama twisted histori atau ada yang menyuplai informasi seolah-olah berdasarkan hasil penilitian itu benar. Seperti penelitian dari LIPI atau yang meyakini bahwa Papua pernah merdeka kemudian diserahkan ke PBB. Padahal, semua itu tidak benar. Kedua, adanya miss manajemen prinsip reward and punishmen tidak diterapkan.
Menurut dia, seolah Gubernur punya hak yang tidak boleh disinggung. Ketiga, penanganan masalah korupsi Papua. Dana tersebut bisa berasal dari dana Otsus, dana perimbangan atau dana lain sulit diverifikasi. “Saat pemeriksa datang ke Papua, dibikin sedemikian rupa seperti kondisi yang tidak aman. Sehingga, saat pemeriksaan dilakukan di hotel atau memilih tempat yang dinilai aman,” ujarnya.
Ada dua cara menyelesaikan masalah Papua yaitu dengan cara soft approach atau pendekatan lunak dan hard approach (pendekatan secara keras). Ia menambahkan, pendekatan lunak diterapkan melalui dialog yang melibatkan tokoh adat seperti dalam kasus pelanggaran HAM. Membangun dialog, lanjutnya, dengan orang asli Papua dan non orang asli Papua sebagai langkah rekonsiliasi agar tidak ada kebuntuan. “Hard approuch dilakukan dengan cara memperketat Yustisi, operasi gakum, dan operasi terbatas,” katanya.
Dirinya juga membantah Pendeta Socrate Nyoman yang mengeluarkan buku Bangsa Papua ditetapkan sebagai teroris. Tidak ada pernyataan seperti itu dari Pemerintah bahkan adanya buku tersebut sebagai bagian upaya menggelorakan orang Papua kepada Pemerintah Pusat.
“Catat ya, tidak ada Cap Pemerintah Pusat yang mengatakan bahwa bangsa Papua ditetapkan sebagai teroris. Itu tidak benar. yang ada adalah kelompok Lekaga, Militer Morib dan lainnya. Pemerintah boleh menetapkan kelompok teroris tertentu, dan selama ini tidak ada protes dari luar,” tuturnya. (anton)
Komentar