oleh

Presiden Jokowi Batalkan Rencana Vaksin Berbayar

POSKOTA.CO-Gonjang ganjing masalah vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya akan disalurkan melalui Kimia Farma kini terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membatal rencana vaksin berbayar tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/7/2021). “Setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.

Atas keputusan ini, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan, yakni gratis bagi seluruh masyarakat. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ujar Pramono.

Terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong menurut Pramono, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. “Mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. “Presiden telah menegaskan dalam PPKM Darurat ini sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” tambahnya.

Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. Ditegaskan, bahwa yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

Karenanya diminta untuk  dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung di tempat tersebut.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *