BUNI YANI MENDEKATI PEDIHNYA JADI TERSANGKA – Poskota.co

BUNI YANI MENDEKATI PEDIHNYA JADI TERSANGKA

POSKOTA.CO – Buni Yani, ketar-ketir. Akibat ulahnya mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, tidak utuh di Kepualauan Seribu lalu disebarkan lewat yuotube menyebabkan demo umat muslim yang berujung bentrok, tak lama bakal jadi tersangka.

Sejumlah saksi ahli telah diperiksa termasuk sejumlah pemuka agama dan warga Kepulauan Seribu. Tinggal menunggu waktu, penyidikan dilakukan transparan.
“Buni Yani berpotensi sebagai tersangka,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, Sabtu (5/11/2016).

Dijelaskan kata Boy, proses penyidikan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sudah ada belasan saksi dimintai keterangan, dan mereka bakal didalami lagi.
Akibat ulah Buni menimbulkan kemarahan publik secara luas.

Pengunggah pertama video dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok, Buni Yani mengakui ada kesalahan saat menyalin kata-kata Ahok di Kepulauan Seribu. Kesalahan itu ada pada kata ‘pakai’.

Hal ini diakui langsung oleh Buni Yani saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, 11 Oktober. Namun, dia membantah sebagai pihak mengedit video tersebut.

Buni Yani
Buni Yani

SIARAN LANGSUNG

Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama akan dilakukan secara terbuka.

Tito berharap dengan proses yang terbuka ini, publik bisa melihat secara jelas dan utuh duduk perkara dalam kasus ini. “Masyarakat betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa,” kata Tito di Istana Merdeka, Sabtu (5/11/2016).

Tito mengatakan, tujuannya melakukan gelar perkara secara terbuka agar publik dapat melihat kerja penyelidik dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Tito menegaskan, jika dalam gelar perkara disimpulkan ada tindak pidana, maka polisi akan meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan. Kemudian, polisi akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut dan memprosesnya sesuai aturan criminal justice system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)