oleh

Puan Maharani Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Koordinasi soal PSBB

-Nasional-43 views

POSKOTA.CO – Puan Maharani,Ketua DPR RI, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi sebaran virus tersebut. “Saya prihatin atas peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Puan, Jumat (11/9).

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB.

Sebab masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, Termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan. “Karena itu, jngan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” ucap Puan.

Puan menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus Covid-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Padahal sebelumnya, Puan pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Puan mengaku sangat mengapresiasi peran perempuan atau para ibu yang di tengah pandemi Covid -19 tetap berjuang menyediakan dan memastikan makanan sehat di rumah dan mendisiplinkan pola hidup sehat.“Para perempuan, para ibu, menjadi garda terdepan menuju bangsa yang lebih sehat,” kata Puan.

DPR RI, menurut Puan, meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T) dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) selama ini, masih jauh dari target yang diharapkan.

Karenanya, pemerintah diimbau menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut, dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau masyarakat.“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR, demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” pungkasnya.(oko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *