POSKOTA.CO – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding dalam acara rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakart, Rabu(24/6/20) mengungkapkan ada rekanan Polri yang bisa ngatur pejabat Polri.
Rekanan Polri tersebut digambarkan sebagai Kapolri swasta yang punya kekuatan di atas Kapolri. Entah siapa yang dimaksud oleh wakil rakyat tersebut tapi ia menyebut pengusaha yang ada di Pacific Place.
Artinya di tempat kumpulnya para polisi Pacific Place, bisa ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti maupun menentukan yang mutasi dan sebagainya. “Saya melihat sendiri itu pak wakapolri,” tandas Sudding.
Untuk hal itu, Polri diminta mengevaluasi rekanan dalam program-program pengadaan. Dia pun meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.
JAWABAN
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy menjawab pertanyaan Komisi III yang menyoroti soal rekanan atau vendor yang mengatur pengadaan barang di institusi Polri. Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait belanja barang yang melibatkan rekanan.
Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan blue print dan roadmap (peta jalan) terkait apa saja yang menjadi kebutuhan Polri di waktu yang akan datang. Nantinya, belanja yang dilakukan akan berpatokan pada blue print dan peta jalan tersebut. Jadi tidak ada lagi kesan Polri mengikuti kemauan rekanan, tapi rekanan yang mengikuti Polri.(tim)
Komentar