oleh

Meski Kader dan Jagoannya Diciduk KPK, Banteng ‘Tetap Nanduk’

POSKOTA.CO – Akhir-akhir ini, banyak kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan jagoan PDIP di pilkada, diciduk KPK karena melakukan korupsi. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih ini, tetap bisa ‘nanduk’. Buktinya, di berbagai survei, elektabilitas partainya Megawati Soekarnoputri itu masih tetap nomor 1.

Akhir 2020, ada tiga kader banteng yang ‘dikandangin’ KPK. Pertama, Wali Kota Cimahi Ajay Priatna. Ajay ditangkap KPK pada 27 November 2020. Dia diduga meminta komitmen fee sebesar Rp3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi ini juga diduga sudah menerima duit sebanyak lima kali dengan total Rp1,661 miliar.

Kedua, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Ketua DPC PDIP Banggai Laut ini ditangkap KPK pada 3 Desember 2020. Dia diduga menerima suap Rp2 miliar dari proyek pembuatan jalan.

Ketiga, Wakil Bendahara Umum PDIP yang juga Menteri Sosial Juliari P Batubara. Juliari dikerangkeng KPK karena diduga nilep dana bansos Corona. Tidak tanggung-tanggung, jumlah uang yang digarongnya mencapai Rp17 miliar.

Rupanya, ‘arang’ yang mencoreng muka PDIP belum selesai. Akhir pekan kemarin, KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Nurdin memang tidak ‘ber-KTP’ PDI Perjuangan, tapi dia jagoan PDIP di Pilkada Sulsel. Nurdin terpilih sebagai gubernur Sulsel pada Pilkada 2018 berkat dukungan PDIP, PKS, dan PAN.

Dari berbagai kasus itu, tentu ada yang lebih heboh lagi. Kasus suap PAW yang melibatkan Harun Masiku. Eks caleg PDIP ini sampai sekarang masih buron. Karena kasus Masiku ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut terseret-seret. Hasto diperiksa KPK, juga bersaksi di pengadilan.

Rontokkah PDIP akibat berbagai kasus ini? Ternyata tidak. Di papan survei, PDIP belum ada yang bisa ngalahin. Hasto pun mengakui hal itu.

“Elektoral PDIP itu terus meningkat, berada di nomor 1. Kami mengucapkan terima kasih. Kami terus melakukan perbaikan di internal agar semakin memenuhi harapan rakyat,” kata Hasto, kemarin.

Menurutnya, PDIP berbeda dengan parpol lain. PDIP bekerja dalam kekuatan kolektif sesuai semangat gotong royong. PDIP tidak pernah bergerak atas dasar individualisme. “Semangat kami, gotong-royong,” ujarnya.

Sejauh ini, sejumlah lembaga survei memang selalu menempatkan PDIP di urutan pertama. Seperti survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pekan lalu, memperlihatkan PDIP masih teratas. Elektabilitas PDIP mencapai 20,1 persen, disusul Gerindra sebesar 11 persen dan Golkar 8,3 persen. Demikian juga survei Litbang Kompas, memperlihatkan PDIP masih juara. Elektabilitas PDIP ada di angka 19,7 persen, disusul Gerindra 9,6 persen.

Mengapa elektabilitas PDIP masih tinggi padahal banyak kadernya keseret kasus korupsi? Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut, hal ini terjadi karena sosok Presiden Jokowi. Meski PDIP sedang diterjang badai korupsi, dengan adanya sosok Jokowi, banteng tetap diperhitungkan.

“Karena PDIP itu adalah partai yang sekarang memerintah, maka elektabilitasnya banyak tergantung pada kinerja Presiden Joko widodo ujar Jayadi, kemarin. (ale)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *