JAKARTA– Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menominasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai 1 dari 8 kementerian/lembaga untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI).
“Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga terbaik dibidang perizinan yang merupakan implementasi dari Perpres Nomor 42 Tahun 2020,” kata Tina Talisa, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dengan Daerah di sela-sela acara Uji Penilaian Kinerja, Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga di Kementerian Kesehatan, Selasa (06/08/2024).
Menurut Tina, Perpres tersebut mengatur proses perizinan usaha terintegrasi yang sejak awal pendaftaran hingga verifikasi dilakukan melalui sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
Semua perizinan melalui OSS, kemudian mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Selanjutnya jika risiko usahanya menengah tinggi dan tinggi, harus diproses pemenuhan persyaratannya yang kemudian diverifikasi oleh K/L dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
Sebagai contoh, rumah sakit meski telah mendapatkan NIB masih belum bisa beroperasi karena harus memenuhi persyaratan yang diproses oleh K/L dan pemerintah daerah.
“Inilah yang kemudian kami lihat bagaimana sebetulnya proses verifikasi dan validasi di Kementerian Kesehatan. Selain itu juga sosialisasi, karena ada unsur yang harus dijelaskan kepada publik atau pelaku usaha,” tuturnya.
Sebagai salah satu tahapan penilaian, diadakan Uji Petik di Kementerian Kesehatan pada Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).
K/L atau pemerintah daerah pada tahap pertama melakukan penilaian mandiri (self assessment) terkait pelayanan perizinan berusaha. Kemudian ada verifikasi dan validasi dilapangan. Lalu pada tahap kedua dimunculkan nominee-nominee terbaik, salah satunya Kemenkes. Kemudian dilakukan pemaparan.
Hanya Delapan Nominee Terbaik
Hanya delapan nominee terbaik yang telah terpilih inilah yang nantinya dilakukan uji petik untuk melihat kecocokan dan konsistensi atas pemaparan sebelumnya terhadap implementasi.
“Jadi yang dinilai di sini adalah aspek layanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha dan investor. Tidak hanya usaha besar, tapi juga menengah, kecil, mikro.”
Dengan dilakukannya uji petik ini, diharapkan masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan kepengurusan usaha melalui perbaikan.
“Kalau memang ada areas of enhancement atau areas of improvement nanti yang di mana saja kami kita selaraskan.Jadi tujuan ujungnya adalah supaya para pelaku usaha diberikan kemudahan,” ujarnya.
“Pemerintah punya kepentingan. Melalui usaha atau investasi akan tercipta lapangan pekerjaan. Misalnya di sektor kesehatan: RS, klinik, apotek, pedagang besar farmasi, alkes, itu pasti menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pasti menciptakan pendapatan negara,” paparnya.
Semakin mudah perizinannya maka semakin pelayanannya baik. Kemudian semakin cepat pelaku usaha untuk merealisasikan usaha dan penyerapan tenaga kerjanya.
“Sebetulnya penilaian ini bukan akhir, jadi tujuannya adalah bagaimana kita menjadikan ini sebagai instrumen agar terus menciptakan percepatan perbaikan layanan perizinan bagi para pelaku usaha dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E.,M.A.,Ph.D. mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Melihat apakah kita sudah memenuhi semua kriteria tadi, apakah kita perlu ada rekomendasi-rekomendasi yang ujungnya adalah untuk peningkatan dan perbaikan pelayanan kita,” kata Kunta.
“Dalam jangka panjang, tidak banyak orang ke sini. Kalau tidak ke sini, berarti semua sudah terselesaikan lewat online dan semua bisa dipenuhi syarat-syaratnya,” tambahnya. (*/fs)







Komentar