POSKOTA. CO – Tidak membawa dokumen bahan yang akan dirapatkan, Komisi V DPR RI menolak rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (24/2/20).
Rapat semula akan dilaksanakan pukul 13:00 guna membahas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 dan sempat dibuka pimpinan sidang.
Namun para anggota Komisi V mempertanyakan data yang dibawa Menhub Budi Karya Sumadi.
Jonny Alen Marbun, anggota Komisi V menilai data yang dibawa Kemenhub tidak cukup untuk bahan evaluasi. Dia ingin ada bahan yang lebih mendetail.
“Bagaimana kita mau bicara evaluasi pelaksanaan anggaran tanpa kita melihat realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan barulah bicara sisa anggaran,” ujar Alen.
Sedangkan bahan yang dibawa Menhub ini hampir tidak ada angka-angka yang menjelaskan, kecuali hanya ada grafik, kurva.
“Padahal kita bicara angka, jadi kalau dilanjutkan nggak bisa ini,” tegas Alen.
Setelah didiskusikan dengan anggota dewan lainnya, pimpinan sidang mengakomodir keinginan para anggotanya untuk menunda rapat.
“Pak Menteri kami sepakat dengan usulan anggota, agar Pak Menteri membenahi dulu datanya, supaya rapat nanti kita dapat gambaran yang komprehensif dan kita bisa bahas komprehensif pula,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Selanjutnya pimpinan sidang menunda dan mengetuk palu sambil berkata “Baik kita tunda dan nanti akan kita undang lagi pada waktu yang akan datang, saya akhiri, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan,” ujarnya.
Rapat lanjutan akan digelar kembali setelah masa reses.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku, persoalan ini hanya karena salah paham saja.
Menteri mengira pembahasan tidak sampai melebar sehingga ia hanya membawa data khusus mengenai SILPA.
Namun, saat rapat dimulai para anggota Komisi V meminta Kemenhub menyajikan data anggaran secara lengkap sekaligus untuk mengevaluasi pengeluaran sepanjang 2019.
“Mereka ingin datanya lebih detail, tapi undangannya cuma SILPA, jadi dipikir cuma SILPA,” kata Budi dalam pembelaannya. (R)







Komentar