POSKOTA.CO-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN). Penghargaan diberikan karena prestasi Jawa Timur yang dipimpin Khofifah dalam mendukung kesuksesan program-program BKKBN selama ini dinilai sangat baik.
“Total Fertility Rate (TRF) di pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur relatif terjaga dengan baik, dimana angkanya saat ini sekitar 1,9 persen,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo seusai menyerahkan piagam penghargaan kepada Khofifah di Kantor BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (06/09/2021).
Menurut Hasto, selain mampu mempertahankan TFR dengan baik, komitmen Khofifah dalam mencegah pernikahan dini usia juga dinilai sangat serius dengan cara mengeluarkan Surat Edaran (SE) sosialisasi pentingnya mencegah pernikahan dini.
“Kami memberikan penghargaan kepada Gubernur Khofifah karena berkomitmen dan mendukung program BKKBN dalam mencegah pernikahan dini usia, khususnya usia 15 – 19 tahun,” tambah Hasto Wardoyo.
Untuk itu Kepala BKKBN mengucapkan selamat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah menerima penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2021. Selain itu Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada para seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program-program BKKBN selama in.
Diharapkan penyematan Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 bagi Gubernur Jawa Timur dapat dijadikan daya ungkit dalam rangka membangun bangsa mewujudkan Indonesia Sejahtera.
Selain itu selain mengendalikan angka pernikahan dini usia serta kehamilan, BKKBN juga mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo yakni menurunkan angka stunting. Angka stunting 70% dipengaruhi oleh lingkungan, perumahan, pendidikan dan kemiskinan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius.
Saat ini jumlah bayi yang lahir dengan understandar dengan panjang badan kurang dari 48 cm, masih diatas 20%. Kemudian lahir belum cukup waktu atau prematur, masih diatas 25%.
Sebelumnya, pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 25 Januari 2021, BKKBN mendapat mandat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk berperan menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 BKKBN memiliki tugas yang cukup berat, selain tugas utama untuk meningkatkan implementasi Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), BKKBN juga mendapat mandat yang sangat strategis untuk berkontribusi terhadap upaya Percepatan Penurunan Stunting.
Hasto sendiri mengaku siap bekerja keras untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi. Satu hal yang harus di pahami bersama adalah stunting itu bisa diatasi atau dikoreksi pada seribu hari pertama kehidupan. Dengan demikian sejak bayi lahir sampai usia 2 tahun masih bisa dilakukan modifikasi, intervensi supaya tidak bisa menjadi stunting.
BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Saat ini BKKBN bersama Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan platform tersebut. (*/fs)
Komentar