JAKARTA – Sekolah Negeri di wilayah Jakarta Timur tampaknya belum merata dan masih menyulitkan para orangtua di tengah sistem zonasi yang kini diberlakukan. Hal ini terlihat di kecamatan Cipayung, yang belum mendapatkan pemerataan untuk akses pendidikan.
Dari total delapan kelurahan di Kecamatan Cipayung, beberapa di antaranya hingga kini belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP) Negeri dan sekolah menengah atas (SMA) Negeri. Akibatnya, orangtua kebingungan dan anak-anak harus menempuh jarak yang jauh agar bisa sekolah.
Camat Cipayung, Panangaran Ritonga mengatakan, dari data di tempatnya, baru lima kelurahan yang memiliki SMP Negeri, sementara tiga kelurahan lain belum tersedia. “Tiga kelurahan yang tidak ada Kelurahan Setu, Kelurahan Cipayung, dan Kelurahan Munjul,” katanya, Kamis (29/8).
Menurut Ritonga, untuk ketersediaan SMA Negeri hingga kini baru dua kelurahan di wilayah Kecamatan Cipayung yang memiliki SMAN, yakni Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Lubang Buaya. “Sekolah yang memadai di Cipayung itu baru untuk jenjang sekolah dasar (SD), karena di delapan kelurahan sudah tersedia SDN,” ujarnya.
Dikatakan Camat, warga sebenarnya sudah pernah mengajukan pembangunan SMPN dan SMAN ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Namun hingga kini hal itu belum juga terealisasi karena masalah lahan dan lainnya.
“Pernah diusulin. Kelurahan Setu mengajukan pembangunan SMP, Kelurahan Pondok Ranggon mengajukan SMA. Tapi terkendala ketersediaan lahan,” imbuh Ritonga.
Ritonga menuturkan di Kelurahan Setu tidak tersedia lahan aset milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dapat diperuntukkan untuk pembangunan SMP Negeri. “Ada lahan di Kelurahan Pondok Ranggon yang merupakan aset Pemprov DKI, tapi lahan tersebut milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta,” tuturnya. (Ifand)
Komentar