POSKOTA.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan terobosan dalam mengurai dan menangkal kemacetan di DKI Jakarta. Sasarannya, kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan.
Sekjen Forum Warga Jakarta (Fakta), Ary Subagio Wibowo menerangkan, sejumlah terobosan yang dilakukan yakni menutup puluhan putaran balik (U-turn) dengan tujuan agar laju kendaraan tidak terhambat karena adanya kendaraan yang memutar.
“Penutupan simpang Jatiwaringin di Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jakarta Timur agar arus kendaraan lebih lancar karena tidak tertahan di traffic light. Langkah ini cukup berhasil,” ujarnya, Kamis (20/4/2023).
Lanjut mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini menambahkan, terkait kemacetan di Simpang Santa memang diperlukan terobosan sehingga kemacetan kendaraan dari arah Jalan Kapten Tendean dan Wijaya bisa teratasi.
“Penutupan Simpang Santa ini juga awalnya sudah disepakati antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya untuk mencari solusi mengatasi kemacetan di kawasan ini, bahwa dalam perjalanan ada trial and error ya biasa untuk evaluasi dan mendapatkan kebijakan yang semakin baik,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia dari penutupan tersebut sebetulnya pesepeda juga bisa melintas menggunakan rute tersedia. Sementara, untuk pelican crossing memang sepertinya perlu dievaluasi karena bisa memicu kemacetan saat banyak orang yang menyeberang jalan hingga menghambat laju kendaraan.
“Menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) saya kira juga harus menjadi budaya bagi warga. Selain lebih aman, penggunaan JPO tidak akan mengganggu arus kendaraan,” terangnya.
Sekedar diketahui, Movable Concrete Barrier (MCB) yang sempat terpasang saat rekayasa lalu lintas di Simpang Santa, Jakarta Selatan, kembali dibongkar. Berdasarkan hasil evaluasi kapasitas ruas Jalan Wolter Monginsidi tidak dapat menampung volume kendaraan dari arah Jalan Wijaya 1, Jalan Tendean dan Jalan Suryo. “Upaya mau mengurai kemacetan, ini penting,” tambahnya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta lanjut dia, sedang membahas rencana pengaturan waktu siklus lampu lalu lintas di Simpang Santa. Tujuannya, untuk mengatur pergantian pergerakan kendaraan pada masing-masing ruas jalan agar semakin optimal. Nantinya, pengaturan pejalan kaki dan pesepeda mengikuti waktu siklus lampu lalu lintas.
Melalui pengaturan simpang dengan traffic light, maka keberadaan pelican crossing tidak diperlukan lagi, karena masyarakat yang menyeberang akan mengikuti waktu siklus lampu lalu lintas.
Dengan demikian sambung Ary diharapkan menggugah kesadaran warga masyarakat untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta, salah satunya beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transporasi umum atau angkutan massal.
“Intinya, partisipasi publik diperlukan untuk mengurai kemacetan ini. Hal ini mendorong kesadaran masyarakat karena Jakarta semakin macet, jadi pakai saja kendaraan umum bisa LRT, MRT, Transjakarta hingga Jaklingko,” katanya.
Sementara itu, Komisaris PT. LRT Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengajak warga masyarakat menggunakan transportasi umum. “Janganlah kita menggerutu macet tapi menjadi penyumbang kemacetan itu sendiri. Belajar dari kemacetan di simpang Santa ini, ayo kita gelorakan dan menggunakan transportasi umum,” tandasnya.
Lewati Kajian
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta optimistis, pembongkaran jalur sepeda dan pedestrian di simpang Pasar Santa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah melewati kajian yang matang. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membongkar jalur sepeda dan pedestrian untuk mengurai kemacetan serta menambah kenyamanan warga masyarakat yang melintas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, kebijakan Pemerintah tentu sudah melewati pendalaman. Diperkirakan, jalur sepeda dibongkar jumlah pemakainya tidak signifikan.
“Apapun yang dilakukan itu, ketika ada perubahan kebijakan pasti melalui kajian. Kajiannya apa? Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta,” ujar Gembong pada Kamis (20/4/2023).
Berdasarkan kajian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tambah Gembong pengguna lajur sepeda di wilayah setempat cenderung tak maksimal. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian di lapangan untuk mengurai kemacetan kendaraan yang kerap melanda wilayah setempat.
“Kajian yang dilakukan Pemprov mungkin pengguna sepeda di Jakarta tidak maksimal, karena tidak maksimal maka perlu dilakukan refungsi (alih fungsi) yang tadinya jalur sepeda kemudian sekarang dimanfaatkan untuk pengguna kendaraan bermotor,” ungkap Gembong.
Menurut dia, pengguna sepeda di Jakarta tidak terlalu signifikan dibanding pengguna kendaraan bermotor. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, bahkan pengguna sepeda semakin berkurang karena berbagai faktor, misalnya orang naik motor agar mobilitasnya lebih fleksibel.
“Karena makin berkurang, kebijakan untuk merefungsi jalur sepeda untuk mengurai kemacetan nggak keurus, jadi nomor sekian,” tambah dia.
Meski demikian, politisi PDIP ini berharap pemerintah harus tetap menyediakan jalur sepeda untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat dalam bermobilitas di Jakarta. “Sejauh ini sudah ada jalur sepeda yang dibuat pemerintah, misalnya di ruas Jalan Sudirman – Thamrin,” tutupnya. (van)
Komentar