oleh

Kemenkeu Ancam Cabut Surat Rekomendasi Sekolah Pergunas di Jakpus

-Megapolitan-114 views

POSKOTA.CO – Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan akan mencabut surat rekomendasi penggunaan lahan yang diberikan kepada Yayasan Perguruan Nasional di Cempaka Baru, Jakarta Pusat.

Aziz Muthohar, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu mengatakan hal itu, setelah mengirim dua “surat teguran” pada Yayasan Pergunas.

“Sebagian besar lahan Pergunas adalah milik Kemenkeu, jadi kami minta mereka memberi akses jalan yang diminta oleh warga. Jika teguran ini diabaikan, kami akan mencabut rekomendasi tersebut,” ujar Aziz Muthohar kepada poskota.co pekan lalu.

Namun dua surat teguran Kemenkeu, masing-masing tertanggal 2 Oktober 2020 (Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan) dan 4 November 2020 (Penggunaan Tanah Milik Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan) sama sekali tidak digubris oleh Yayasan Pergunas. Pembangunan gedung sekolah jalan terus.

Pembangunan sekolah swasta itu dikeluhkan oleh sejumlah warga karena akses jalan dan saluran limbah yang ‘termakan’ oleh gedung sekolah, yang berdiri diatas tanah milik negara.

“Kami sudah dimediasikan oleh Kecamatan Kemayoran yang dihadiri pihak PTSP, Sudin Citata, dan Yayasan Pergunas. Tapi sampai rumah saya kebanjiran setiap hujan sekarang ini pun tak ada hasil apapun. Malah depan rumah saya ditutup tembok sekolah,” kata Ibu Wiwiek Dwiyati, warga RT 015/ 003 Cempaka Baru.

Selain Wiwiek, beberapa Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan sekolah di lahan milik Kemenkeu tersebut juga mengeluhkan hal yang sama.

“Kemenkeu sebenarnya punya hak mencabut rekomendasi untuk Pergunas, wong itu lahan milik negara kok. Tapi anehnya, Kemenkeu mengulur waktu memberi sanksi sampai bangunan sekolah hampir jadi. Dua surat teguran Kemenkeu ke Pergunas tak ada dampaknya,” kata Joko Wibisono, warga lainnya.

Pembangunan SMA Pergunas mendapat rekomendasi (dukungan) dari Kemenkeu dengan nomor surat S.74/ PB.1/2019 yang ditandatangani Setdirjen Perbendaharaan Wiwieng Handayaningsih tertanggal 22 April 2019.

Rekomendasi Kemenkeu itu dipertanyakan keabsahannya oleh pengamat pertanahan Bambang Sumiarto. “Ada hubungan apa Kemenkeu dengan Yayasan Pergunas sampai memberikan lahan tanpa ada kejelasan bentuk pelepasannya apakah sewa atau beli?” kata Sumiarto.

Menurutnya, pelepasan aset negara tidak bisa secara sembarangan. “Harus ada berita acaranya dan diketahui Menteri Keuangan dan lainnya. Dalam kasus ini Dirjen Perbendaharaan harus bertanggungjawab karena menguarkan surat rekomendasi,” kata Sumiarto.

Sementara itu, Neta S Pane dari Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada kejanggalan dalam pelepasan aset negara yang dilakukan Kemenkeu kepada Yayasan Pergunas

“Warga dan LSM bisa melapor ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Sebab ada indikasi penyerobotan tanah negara dan mungkin korupsi. Pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial, dan polisi harus turun ke TKP untuk menyelidiki,” kata Neta S Pane.(tis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *