JAKARTA – Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah pribahasa yang tepat disematkan kepada Muhammad Hanif Wicaksono. Pria ini yang melaporkan istrinya yang selingkuh, kini malah dijerat dengan tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Hal itu terjadi setelah mengetahui dugaan perselingkuhan sang istri dengan seorang pengusaha yang diduga bernama MWP. Kini Hanif justru dilaporkan dan harus mendekam di penjara karena diduga melakukan tindak pidana UU ITE penyebaran identitas pribadi, dan merasa telah dikriminalisasi.
“Saya Hanif Wicaksono berperkara dengan MWP, bahwa, ada dugaan kriminalisasi terhadap saya,” kata Hanif usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Terkait ada dugaan perselingkuhan dan perzinaan, karena mereka sebenarnya sudah digrebek sebanyak dua kali,” tambah Hanif, yang dikutip Kamis (8/2).
Terkait penggrebekan, Hanif menjelaskan kalau MWP sudah dua kali digrebek saat berduaan dengan istrinya. “Yang pertama digrebek oleh istrinya sendiri, yang menyebabkan perceraian dari sisi dia dan dari sisi saya. Perceraian dari sisi saya belum Inkracht,” ungkapnya.
Saat Hanif berada di penjara, MWP kedapatan berada di rumah istri Hanif, Dez sampai larut malam hingga anak Hanif laporan ke Ketua RT setempat. “Kejadiannya sekitar dua minggu lalu, silakan diklarifikasi kepada kepala RT, kemudian kepada Kapospol Bintaro sektor 2 ada juga kepala komplek saya,” ucap Hanif.
Terkait perkara yang membawa Hanif harus merasakan dinginnya ubin penjara, hari ini merupakan sidang perdananya. Namun, karena majelis hakim ada kegiatan lain, sidang yang harusnya membacakan dakwaan terhadap Hanif harus ditunda hingga tanggal 19 Februari mendatang.
“Terkait sidang hari ini yang agendanya pembacaan dakwaan ditunda, karena hakimnya berhalangan. Mungkin nanti setelah tanggal 19 baru bisa kita tanggapi isi dakwaan dari JPU,” imbuh Ahmad Chair SH, kuasa hukum Hanif.
“Kasus ini awalnya dugaannya ada perselingkuhan, makanya nanti harapkan kita setelah sidang berjalan kita akan bongkar semuanya,” timpal kuasa hukum lainnya Dhani Perwira SH. (Ifand/ta)







Komentar