JAKARTA — Jaksa R. Bayu Probo Sutopo menilai penanganan tindak pidana penyelundupan di Indonesia memerlukan pembaruan pendekatan hukum pidana seiring berkembangnya modus kejahatan yang semakin terorganisir dan kompleks. Pandangan tersebut disampaikan Bayu dalam disertasinya berjudul “Reformulasi Mens Rea dalam Tindak Pidana Penyelundupan yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Sabtu (23/5/2026).
Bayu yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengatakan tindak pidana penyelundupan tidak hanya mencakup penyelundupan barang lintas negara, tetapi juga penyelundupan manusia dan narkotika yang berdampak luas terhadap negara dan masyarakat.
Menurut dia, penyelundupan barang merugikan keuangan negara sekaligus mengganggu perekonomian nasional. Sementara itu, penyelundupan manusia berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan keselamatan korban.
Ia menjelaskan, penyelundupan impor dan ekspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 102, pelaku penyelundupan impor dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Ketentuan serupa juga berlaku terhadap penyelundupan ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 102A.
Adapun penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 120, pelaku dapat dipidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.
Bayu juga menyoroti penyelundupan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat hingga pidana mati dalam kasus tertentu.
Dalam disertasinya, Bayu menilai tantangan terbesar penegakan hukum saat ini terletak pada pembuktian unsur mens rea atau niat jahat, terutama terhadap aktor intelektual yang beroperasi melalui jaringan terorganisir maupun korporasi.
Ia menilai pendekatan hukum pidana Indonesia perlu bergeser dari konsep psychological guilt menuju normative responsibility agar aparat penegak hukum mampu menjerat pihak-pihak yang menyembunyikan niat jahat di balik struktur jabatan atau korporasi.
Selain itu, Bayu mengusulkan perluasan konsep kesalahan pidana melalui penerapan dolus eventualis, yakni kondisi ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan pelanggaran hukum namun tetap melakukan perbuatan tersebut.
“Kesalahan pidana tidak lagi hanya niat batin, tetapi juga kegagalan sadar menjalankan kewajiban fungsional yang melekat pada jabatan, peran, atau struktur sosial pelaku,” tulis Bayu dalam disertasinya. (Imam/in)







Komentar