oleh

Akibat Korupsi, Nasib Pensiunan Pegawai BUMN RI Nasabah Jiwasraya Terancam Suram

POSKOTA.CO-Pensiunan dan keluarga persero BUMN RI yang menjadi nasabah Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sekitar sebanyak 3.4 juta jiwa nasibnya terancam suram. Pasalnya dana pensiun yang sedianya dapat dinikmati dihari tua malah  menjadi pukulan keras ketika Jiwasraya dihantam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak pada pembayaran dana pensiun.

“Penyimpangan tata kelola keuangan dan perampokan yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh jajaran direksi Jiwasraya adalah kategori extra ordinary crime. Sekalipun putusan pengadilan sudah memvonis pelaku kejahatan korporasi asuransi Jiwasraya tidak berarti persoalan terhadap kami juga selesai,” kata  Ketua Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya, Syahrul Tahir saat Deklarasi Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya, Sabtu (27/03/21).

Syahrul Tahir, Ketua Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya,

Menurut Syahrul, pertanyaan yang menggelisahkan para pensiunan perusahaan BUMN yang menyeruak saat ini,  “Bagaimana dengan jaminan pembayaran dana pensiun?” Sementara opsi yang ditawarkan oleh Jiwasraya adalah restrukturisasi yang justru sangat merugikan para pensiunan dan tidak memberikan kepastian hukum atas hak-hak dasar, tuntutan dan kerugian materiil yang harus ditanggung oleh para pensiunan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan jajaran direksi Jiwasraya.

Restrukturisasi Jiwasraya jika merujuk pada perundang-undangan yang berlaku justru bertentangan dan tidak menyelesaikan kompleksitas masalah terkait penyelewangan keuangan yang terjadi. Langkah tersebut hanya menyangkut persoalan internal perusahaan, sedangkan dana pensiun yang dilindungi Undang-Undang Dana Pensiun adalah dua persoalan yang berbeda. Kerancuan terjadi ketika (Persero) BUMN menunjuk Jiwasraya (Persero) sebagai perusahaan asuransi menjadi mitra dalam mengelola keuangan dari pembayaran polis anuitas, sementara pemegang polis anuitas tersebut bukan individu pensiunan melainkan korporasi

Adapun anggota dari Forum Pensiunan BUMN RI yang tergabung dalam nasabah Jiwasraya berasal dari eks pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mulai dari pilot, awak kabin, teknisi dan pegawai lainnya, PT Pupuk Kaltim (Persero), PT Petrokimia Gresik (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam (Persero), PT Rekayasa Industri (Persero), PT Timah (Persero), PT Perumnas (Persero). PT GMF Aero (Persero), ASKES (Persero).

Syahrul menceritakan awal kronologis dana pensiun pada jiwasraya contohnya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk beserta anak perusahaannya, yang tergabung sebagai peserta program pensiun di Dana Pensiun Garuda Indonesia, tepatnya sejak tahun 1999 beralih program dari program pensiun manfaat pasti, menjadi program pensiun iuran pasti. Pada program iuran pasti, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, disebutkan bahwa pembayaran pensiun bagi pensiunan wajib dialihkan atau dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa berupa pembelian annuitas seumur hidup.

Disaat pembelian annuitas seumur hidup tersebut, dana dari para pensiunan, yang dikumpulkan dengan pemotongan gaji selama mereka aktif bekerja dan dikelola oleh Dana Pensiun Garuda, wajib membayar pajak yang bersifat final dan progresif (sebelum tahun 2009). Pemilihan terhadap Jiwasraya dilandasi analisis bahwa Jiwasraya  dalam keadaan sehat dan BUMN, yang secara berkala diawasi oleh institusi yang terkait, saat ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hingga bulan Maret 2021 annuitas kumpulan (Pensiunan) 10 Persero BUMN tercatat nilai top-up sebesar Rp 4.6 Trilyun dengan total sebanyak 23.485 peserta. Sedangkan total keseluruhan 73 persero BUMN mencapai kerugian sebesar Rp 20 trilyun.

Legal standing menjadi hal yang sangat penting dalam memahami dan menguraikan kasus Jiwasraya antara para pensiunan (Persero) BUMN dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Pihak Jiwasraya berdalih hanya memiliki hubungan hukum dengan (Persero) BUMN, dan bukan dengan para pensiunan.  Logika hukum yang rancu bermula terkait asas legalitas pemegang polis anuitas yang semestinya bukan atas nama pihak korporasi, tetapi atas nama pegawai korporasi yang sudah dinyatakan secara resmi selesai masa tugasnya.

Setelah timbul berita tentang korupsi di Jiwasraya, dimana sejumlah direksinya dijatuhi hukuman seumur hidup, pada akhir tahun 2020 pensiunan pegawai Garuda Indonesia menanyakan perihal status pembayaran pensiun ke Jiwasraya, yang dijawab bahwa pembayaran pensiun Garuda tidak terdampak, dan akan tetap dibayarkan. Namun secara tiba-tiba, pada akhir Februari 2021, ada pemberitahuan dengan apa yang disebut sebagai “restrukturisasi Jiwasraya” dan kepada pensiunan diberikan opsi sbb:

  1. Tetap dibayar dengan nominal saat ini, namun harus membayar top-up yang besarannya sangat tidak masuk akal, diluar kemampuan para pensiunan.
  2. Akan dibayar, namun dengan pemotongan yang bervariasi, sampai dengan 74%.
  3. Akan dibayar dengan nominal yang sama, tetapi hanya untuk jangka waktu sekitar 6 tahun kedepan, tidak seumur hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Dana Pensiun.

Terhadap keputusan sepihak Jiwasraya ini, pensiunan eks pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang bergabung dalam Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya menyatakan ‘Mendesak  Revisi  Restrukturisasi Polis  Jiwasraya” sebagaimana dikarang dan dipaksakan secara sepihak oleh Jiwasraya, mengajak dengan hormat management PT Jiwasraya bersama-sama dengan kami untuk meminta pemerintah/negara selaku pemilik PT Jiwasraya untuk membantu sepenuhnya program penyehatan PT Jiwasraya dengan tanpa membebani para pensiunan BUMN RI.

Selain itu juga mendesak dengan hormat Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk memerintahkan pihak2 terkait untuk merevisi program restrukturisasi Polis Jiwasraya yang akan berdampak mengurangi atau merugikan hak-hak para pensiunan BUMN. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *