POSKOTA.CO – Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY) akan menggelar diskusi Teladan-Talk (T-Talk) Perpajakan dengan tema “Pemanfaatan Data Perpajakan dalam Mewujudkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak” pada Sabtu (5/11/2022) di Prime Plaza Hotel Jogjakarta, Yogyakarta. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Lustrum XIII SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta.
Tema tersebut diangkat sebagai bagian dari kepedulian alumni SMA 1 Teladan dalam menyikapi pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Diskusi yang akan dibuka Wakil Gubernur Yogyakarta K.G.P.A.A. Paku Alam X tersebut menghadirkan narasumber Plt Kepala Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo; Guru Besar Tetap Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Gunadi; dan Konsultan Pajak DBW Tax Consulting Didik Budi Waluyo.
Peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara dari tahun ke tahun semakin besar. Target penerimaan pajak pemerintah dalam APBN 2023 meningkat dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp1.256,0 triliun atau 68,03 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.846,1 triliun, menjadi Rp1.718,03 triliun atau 69,75 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.463.02 triliun.
Meskipun pencapaian target penerimaan pajak menjadi tugas pemerintah, para alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta yang tergabung dalam KATY menyadari bahwa untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal juga membutuhkan dukungan sinergis dari para wajib pajak. Para alumni yang juga merupakan wajib pajak ingin mendukung kebijakan tersebut, terutama untuk mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Diskusi T-Talk Perpajakan diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kebijakan tentang data perpajakan, khususnya pemanfaatannya dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan, sekaligus mendapatkan masukan dari para akademisi, praktisi, dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi pemerintah. Di samping itu, diskusi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pembuat kebijakan serta menyampaikan permasalahan, solusi atas kebijakan DJP dan pelaksanaannya. (*/fs)
Komentar