oleh

Kasipem Lebakwangi Jelaskan Dugaan Penyalahgunaan DD Desa Mancagar

KUNINGAN-Pemerintah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, menyampaikan penjelasan, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2023 Desa Mancagar.

Hal tersebut dikemukakan Camat Lebakwangi, melalui Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem), Dadang Sudiana,SIP., ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM melalui sambungan WhatsApp (WA), Kamis (29/02/2024).

Kasipem menguraikan, peristiwa dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2023 di Desa Mancagar, jika dikerucutkan terdapat dua masalah pokok.

“Pertama ada temuan, beberapa pos alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam APBDes 2023, belum seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah desa setempat, sedangkan keadaan kas desa pada akhir tahun (2023.red) dilaporkan sudah terserap habis,”terangnya.

Kedua sambung Dadang, ditemukan juga, ada perangkat desa (Desa Mancagar.red), pada saat itu, mengakui meminjam uang dari dana desa (DD).

“Kami sempat merasa kaget, kenapa bisa perangkat desa meminjam uang dari dana desa, sedangkan hal tersebut jelas dilarang dan kami sering memberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa yang sebenarnya kepada pemerintah desa setempat,”tegasnya.

Disebutkan Kasipem, untuk permasalahan pertama, mengenai realisasi dana desa 2023 yang belum diserap secara keseluruhan, akhirnya sekarang berujung dilakukan proses hukum oleh penyidik Polres Kuningan.

“Ada proses hukum yang sudah mulai berjalan di Polres Kuningan, agar permasalahan ini menjadi lebih jelas dan terang-benderang,”ujarnya.

Selanjutnya sambung Dadang, mengenai masalah kedua, tentang pinjaman perangkat desa terhadap dana desa itu, sudah diperoleh laporan dari pihak pemdes setempat, jika perangkat desa yang meminjam uang, telah melakukan pengembalian (bayar.red).

“Pinjaman itu sekarang sudah seluruhnya dikembalikan,”ucapnya.

Terpisah, Pemerintah Desa Mancagar, melalui Sekretaris Desa (Sekdes), Karsadi kepada POSKOTAONLINE.COM.,mengakui jika di tubuh pemerintah desanya, ada persoalan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dana desa (DD) tahun 2023.

“Iya permasalahan ini sekarang sudah berada di meja penyidik Polres Kuningan,”ungkapnya.

Pihak pemerintah desa lanjutnya, tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihak penyidik Polres Kuningan, sehingga akhirnya kebenaran dapat diketahui dan ditemukan,”ujarnya singkat. (Cep/fs).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *