oleh

Gaduh soal Dua Rapeda dari Dugaan Ada Praktek Suap di Gedung DPRD Subang

POSKOTA.CO – Kabar tidak sedap muncul diawal Tahun 2023, Dugaan praktek Suap untuk meloloskan 2 Raperda terkait persoalan lanjutkan Raperda Ekosistem dan Kemudahan Investasi Daerah di Kabupaten Subang dan Raperda Optimasi Badan Usaha Milik Daerah Bagi Daya Dukung Kepelabuhanan.

Muncul dugaan Kasus Suap tersebut di Gedung DPRD Subang membuat kegaduhan, hingga dugaan tersebut dilaporkan oleh LSM NKRI Kab. Subang pada bulan lalu 8 Desember dan hingga sekarang masih dalam proses penyelidikan Tipikor Polres Subang. Sebagai terlapor Ketua DPRD Subang dan Direktur BUMD PT. Subang Sejahtera. 

Dugaan praktek Suap yang dilakukan Direktur PT.SS dan Ketua DPRD Subang dibantah oleh Pihak pengacara PT Subang Sejahtera. Bahwa Klainnya (Direktur PT.Subang Sejahtera Bobby Khaerul Anwar) yang ditudingkan didalam isu laporan tersebut oleh pihak Ujang Sumarna dan LSM NKRI tidak benar.

Kantor Hukum Republik Law Firm sebagai Kuasa Hukum dari PT.Subang Sejahtera mengatakan tuduhan gratifikasi dan pemberitaan Ujang Sumarna yang saat ini sudah viral di masyarakat Subang sangat merugikan klainnya.

“Hari ini kami sudah memenuhi undangan Polres Subang terkait laporan pengaduan masyarakat tanggal 8 Desember 2022 yang dituduhkan kepada klien kami, dan kliennya sangat keberatan atas tuduhan tersebut, dan tidak benar,” Kata Suitarno Siratit, SH didampingi Arya Koswara,SH dan Jajang, S, SH (Jackdunk) saat jumpa Press, Selasa (10/01/23).

kliennya sangat keberatan dengan tuduhan suap atau gratifikasi terkait raperda tersebut. Terlebih, kliennya sendiri tidak tahu menahu ihwal raperda tersebut.

“Jadi klien kami sangat keberatan dengan tuduhan dari US bahwa klien kami menyuap ketua dewan agar memperlancar Raperda tersebut.

Apa yang dituduhkan itu tidak benar. Bahwa klien kami sendiri tidak tahu menahu terkait Raperda itu, karena undangan saat itu terkait pembahasan peningkatan PAD Kabupaten Subang, dan klien kami selaku Direktur Operasional BUMD (PT SS) hadir terkait peningkatan PAD itu. Jadi samasekali tidak membahas raperda. Karena itu informasi yang beredar saat ini salah, tidak benar,” jelas Sutarno.

Kuasa hukum lainnya, Arya, SH., juga menegaskan, pada saat pertemuan kliennya dengan DPRD itu samasekali tidak membahas soal raperda, melainkan soal peningkatan PAD Subang.

Sebelumnya dari awal pembahasan dua Raperda ini memang menjadi seksi dan kontroversial, sebab beberapa pihak menyebut Raperda ini ilegal dan unprosedural serta akan berdampak hukum dikemudian hari.

Bahkan pada saat Paripuran Penetapan dua raperda tersebut diwarnai aksi “ walk Out” dari Fraksi partai Golkar, namun anehnya sebagian Pimpinan dan anggota Pansus kecuali Fraksi Golkar tetap ngotot untuk meloloskan kedua Raperda tersebut.

Dingkapkan Sumarna Anggota DPRD Fraksi Gerindra didampingi Kuasa Hukumnya M Irwan Yustiarta, S.H., kepada awak media bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh unit Pidana Khusus Polres Subang pada 1 januari 2023 terkait Laporan dari salah satu LSM tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan suap yang diduga melibatkan Ketua DPRD Subang.

“Pada tanggal 20 oktober 2022 ada pertemuan undangan dari ketua DPRD Subang untuk para direktur BUMD di ruang Ketua DPRD Subang, namun setelah pembahasan bubar kembalilah saudara Boby salah satu direktur di BUMD menyerahkan amplop berisi uang sebanyak 3 amplop dan dia bilang ini dari temen-temen. Selanjutnya Boby menyampaikan bahwa raperda itu dirubah atas pesanan pak Bupati, tolong dua raperda itu diselesaikan, dilanjut kembali dibahas supaya jadi Perda karena untuk kenang-kenangan pak Bupati untuk masyarakat Subang,” ungkapnya menirukan ucapan Boby.

Sementara itu, Praktisi Hukum yang juga Penggiat Anti Korupsi menyebutkan bahwa ada salah satu LSM telah Melaporkan Adanya dugaan tindak pidana korupsi dari penyalahgunan wewenang yang diduga dilakukan oleh nama Narca Sukanda jabatan Ketua DPRD Subang ke Satreskrim Pidana Khusus Polres Subang.

Sebelumnya seperti diberitakan, bahwa Raperda tersebut meski sempat ditunda karena dianggap tidak layak untuk ditindaklanjuti pada bulan Juni lalu kembali dibuka dengan draf yang berubah total tanpa melalui proses tim Pansus, lebih aneh lagi terlihat yang lebih dominan aktif, seperti pembuatan surat undangan rapat hingga melakukan kunjugan ke perusahaan-perusahaan adalah eksekutif padahal Raperda ini merupakan inisiatif iternal DPRD.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Subang belum memberikan peryataan resmi terkait Namanya disebut-sebut dalam pengaduan Kasus Suap oleh LSM NKRI Subang.

“Penjelasan soal ini biar pengacara dari partai yang akan menjelaskan kepada media,” Kata Narca Sukanda Ketua DPRD subang saat ditemui di kantornya.(hrn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *