oleh

Dugaan Pembangunan Tower Ilegal, Anca Mayor Pertanyakan Keterlibatan Bupati Sinjai

POSKOTA.CO- Belakangan ini ramai diperbincangkan di sosial media terkait pembangunan Tower ilegal di Kabupaten Sinjai. (16/2/2021). Putra daerah sekaligus aktivis sosial, Anca Mayor, kembali angkat biacara. Ia memaparkan analisisnya berdasarkan pernyataan Press Releas Kejari Sinjai terhadap awak media di salah satu Cafe di Larea-Larea, Kabupaten Sinjai.

Baginya, sangat jelas mereka mengatakan mengenai izin pembangunan Tower khusus yang ada di Bulo Bulo Barat. “Kami melihat isi Surat merupakan surat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa)” jelas Anca Mayor meniru pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai.

Anca Mayor juga mempertanyakan keterlibatan Bupati.”Apa Bupati Sinjai Terlibat langsung dan dalam dari pembangunan Tower ilegal tersebut?” tanyanya.

Sedangkan pernyataan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan awak media kata Anca, adalah terkait penyalagunaan jabatan dan kewenangan yang dilakukan oleh Kadis Kominfo Sinjai baginya merupakan perbuatan melawan hukum.

“Di mana, pernyataan pihak Kejaksaan Negeri Sinjai sendiri dalam Press Releasnya diperkuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sendiri melalui Surat Tanggal 8 dan 9 Februari 2021 yang ditujukan kepada 7 (Tujuh) OPD di mana isi surat tersebut sangat jelas mengatakan adanya beberapa masalah terkait pembanguan menara Telekomunikasi di Kabupaten Sinjai,” urai Anca Mayor dengan nada tegas.

Lanjut Anca Mayor, adapun pernyataan lain oleh pihak Kejaksaan Negeri Sinjai yang mengatakan tidak menemukan Suap atau Gratifikasi, keliru.

“Apakah hal tersebut adalah suatu pernyataan bahwa persoalan ini sudah clear?, di mana salah satunya dengan merekomendasikan pembongkaran bangunan Tower yang ilegal kepada Bupati Sinjai, bukankah bangunan ilegal tersebut Bupati Sinjai sendiri yang mengizinkannya? dan rekomendasi Kejasaan tidak bertentangan dengan kedudukannya sebagai pihak penyidik dalam kasus ini” tambah Anca Mayor.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sinjai minta dua tower dibongkar atau dipindahkan.

“Kesimpulan akhir itu, terhadap pekerjaan semua harus atau patuh untuk dibongkar atau setidak-tidaknya jika pemerintah memandang untuk kemajuan daerah karena daerah yang maju tidak dilihat dari infrastrukturnya saja, tidak dilihat dari listriknya yang maju tetapi juga dilihat Telekomunikasi setidak-tidaknya dipindahkan ke lokasi yang memenuhi syarat sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2018 dan No. 28 Tahun 2012” lengkap Anca. (Jumardi).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *