oleh

Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani Tinjau Sinkronisasi DTKS di Kabupaten Brebes

POSKOTA.CO – Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Brebes yang diselenggarakan di pendopo kabupaten ditinjau langsung anggota DPR RI Komisi IX Dewi Aryani pada Senin (11/10/2021).

Kehadiran anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini disambut Wakil Bupati Brebes Narjo beserta OPD terkait yaitu Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, para camat se Kabupaten Brebes dan beberapa pihak terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut SK Mensos No 92/HUK/2021 tentang penetapan PBI-JK tahun 2021.

Sementara kondisi Kabupaten Brebes saat ini untuk mencapai UHC 98 persen diperlukan 320.958 jiwa peserta baru dari kondisi oktober 2021. Saat ini PBI JK aktif di Brebes baru sekitar 1.186.042 jiwa dan nonaktif 214. 019, namun sekitar 156.295 penduduk juga masih perlu diverval ulang karena belum masuk DTKS.

Sedangkan alur simplikasi proses reaktivasi di antaranya adalah peserta nonaktif terdampak SK Kemensos 92, peserta supaya memastikan NIK valid pada Capil, Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi untuk aktivasi dan peserta mengisi form isian online dibantu petugas Dinsos, selanjutnya di lakukan pengusulan ulang ke pusat untuk aktivasinya.

Dewi Aryani mengingatkan kembali, jika poin-poin di atas dapat dipenuhi maka untuk mencapai UHC masih diperlukan masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 yang belum memiliki JKN minimal 108.607 jiwa. Namun jika tidak dapat dipenuhi atau diselesaikan maka diperlukan 320.958 jiwa baru dalam waktu hanya dua bulan maksimal sejak ditetapkannya SK Mensos.

Dewi mengungkapkan, kunci sukses UHC data harus valid dan padan dengan Dukcapil sekaligus ini untuk menghapus data yang tidak tepat sasaran sehingga benar-benar hanya warga miskin yang memperoleh JKN KIS PBI

Dewi berharap, khususnya Kabupaten Brebes agar segera melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melibatkan semua kades untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan sinkronisasi bersama seluruh camat dan dinas-dinas terkait di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil. “Jangan sampai ada warga miskin tidak terbantu karena banyak di antara mereka sulit masuk DTKS karena kendala teknis Dukcapil,” tandas Dewi.

“Seluruh jajaran harus membantu menuntaskan ini semua sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang akhir-akhir ini sering disebut di Kabupaten Brebes mengingat DTKS menjadi dasar pemerintah dalam memberikan berbagai bantuan sosial,” pinta DeAr panggilan akrab Dewi Aryani selaku anggota DPR RI dari Dapil Jateng IX. (fahroji)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *