oleh

Anggota Dewan Kabupaten Cirebon Nilai Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi Tak Manusiawi

-Daerah-142 views

POSKOTA.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Nana Kencana Wati, dari Partai Gerindra menyayangkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang, yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Seperti dikutip dari beberapa media tentang Keputusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75/2019, tentang kenaikan iuran BPJS. Namun pemerintah kembali menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan ini didasari lewat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Nana menilai, keputusan tersebut sangatlah tidak berperikemanusiaan mengingat situasi sekarang ekonomi rakyat terancam kelaparan dari dampak pandemi Covid-19 dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap jutaan buruh lokal di Indonesia.

Kepada awak media POSKOTA.co di rumahnya yang berada di BTN Sindang Laut-Lemah Abang Cirebon Jawa Barat, Nana Kencana Wati mengatakan, Keputusan MA yang telah membatalkan Perpres 75/2019 tentang Kenaikan BPJS tidak diindahkan oleh Presiden, dan diakali dengan membuat Perpres baru No 64/2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS mulai per 1 Juli 2020.

“Belum lagi anggaran atas turunnya harga minyak dunia yang seharusnya diikuti dan disesuaikan dengan harga BBM di dalam negeri, tapi mana harga BBM sampai sekarang masih harga lama padahal disparitas lebih itukan bisa dialokasikan untuk membantu rakyat yang sekarang terkena PHK dan ekonominya semakin memburuk dan terancam kelaparan dari dampak pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Nana pun menyayangkan terbitnya Perpres No 64/2020 yang berimbas kepada anggota DPRD Kabupaten yang menjadi tameng di tengah gejolak kekecewaan di masyarakat tentang kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan kemudian dibatalkan oleh MA, dan sekarang dinaikkan lagi dengan Perpres No 64/2020 yang baru terbit dan akan berlaku pada awal Juli 2020.

“Masyarakat tidak paham semua dikira kami ikut melanggengkan perpres tersebut, masyarakat yang tidak faham banyak bertanya dan hanya menyoroti kinerja anggota DPRD sebagai pengemban amanah aspirasi rakyat di daerahnya,” paparnya.

Makanya ke depan, sambung Nana, kita kembalikan lagi pada diri kita dan saya pun selalu mengingatkan jauh-jauh hari saat kampanye pencalonan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten agar masyarakat lebih sensitif dan peka saat memilih anggota DPR baik pusat, provinsi maupun daerah.

“Jangan mau menggadaikan pilihannya hanya karena sejumlah uang, karena salah memilih, berakibat hancurnya negara ini. Lihat dahulu dari latar belakang calonnya, apakah ke depan yang kita pilih itu benar-benar bisa menjadi wakil dari aspirasi kita nantinya,” pungkas Nana Kencana Wati di tengah kesibukannya saat mempersiapkan bantuan sembako yang ke sekian kalinya kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. (wahy/zip)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *