JAKARTA – Korupsi ekspor CPO dan suap peradilan, merupakan jalan gelap yang harus dibongkar Kejaksaan Agung. Skandal ini bermula dari korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret tiga konglomerasi sawit terbesar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kejaksaan Agung mendakwa mereka karena memanipulasi perizinan dan kuota ekspor, yang menimbulkan kerugian negara Rp 35 triliun. Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) menilai, sidang yang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat, menjadi tonggak baru penegakan hukum terhadap corporate crime.
Namun ternyata publik dibuat kaget, karena perkara itu justru membuka babak baru yaitu kasus suap peradilan untuk membeli putusan bebas (ontslag) dari jeratan korupsi CPO.

Data IAW menunjukkan, awal skandal ini dimulai penyidikan tahun 2024. Kejagung merampungkan berkas dan mendakwa ketiga korporasi sebagai terdakwa. Ini langkah berani, karena yang duduk dikursi terdakwa adalah korporasi besar.
Akan tetapi begitu memasuki bulan Februari–Maret 2025, suap terjadi. Komunikasi jahat dan kotor dilakukan kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto. Keduanya berkoordinasi dengan hakim senior Muhammad Arif Nuryanta (eks Wakil Ketua PN Jakpus, lalu Ketua PN Jaksel) melalui panitera Wahyu Gunawan.
Persengkokolan jahat antara pembela dan pemutus perkara, guna memastikan putusan ontslag. Total biaya suap sekitar Rp60 miliar disepakati. Tahap 1: USD 500 ribu (kisaran Rp 8 miliar) dan tahap 2: USD 2 juta (sekitar Rp 32 miliar) serta barang bukti uang asing (USD & SGD) dan empat mobil mewah.
Dengan angka suap yang fantastis ini, maka putusan kontroversial tanggal 19 Maret 2025 diambil. Majelis hakim PN Tipikor Jakpus menjatuhkan ontslag van alle recht vervolging. Dalih hakim, “perbuatan ada, tapi bukan tindak pidana.” Padahal putusan itu lahir setelah suap tersebut cair.
Namun perbuatan suap ini dibongkar Kejagung pada bulan April–Mei 2025. Lewat penyadapan dan tracing dana, diketahui pelakunya yakni, Muhammad Arif Nuryanta (hakim), Wahyu Gunawan (panitera) dan Marcella Santoso dan Ariyanto (kuasa hukum). “Barang bukti uang Rp 60 miliar dalam valuta asing serta empat mobil mewah dan para tersangka ditangkap,” kata Iskandar Jumat 22 Agustus 2025.
IAW menegaskan, publik dibuat heran, ketika Kejagung mengatakan, status hukum korporasi sampai Agustus 2025 masih tetap bersih, karena sulit membuktikan aliran dana langsung dari rekening perusahaan. “Publik tak percaya sebab teramat mustahil Rp 60 miliar dikumpulkan oleh individu yang posisinya adalah advokad perusahaan. Siapa yang diuntungkan?. Jawabannya Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Mas,” tegas Iskandar.
Data IAW, ketika sidang suap tanggal 20 Agustus 2025, dengan terdakwa Muhammad Arif di Tipikor Jakarta atas dakwaan menerima suap Rp 60 miliar, malah kasusnya berbelok dari korupsi ekspor CPO, ke jual beli putusan peradilan.
Bagi IAW, dasar pemidanaan tiga korporasi ini bisa menggunakan UU Tipikor Pasal 20, dan Perma 13/2016. “Yurisprudensinya bisa menggunakan kasus PT Dirgantara Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijerat,” ujarnya.
“Ini hanya butuh keberanian aparat untuk menggunakannya. Pembuktian aliran dana lewat UU TPPU, UU KUP dan Pajak, UU Perseroan Terbatas, PPATK dan BPK sebagai alat audit forensik negara,” katanya lagi. Iskandar menegaskan, uang Rp60 miliar tidak mungkin keluar dari kantong pribadi. Rasionalitas publik masih sangat waras.
Bagi IAW, dengan logika sederhana, hanya korporasi yang punya motif dan kapasitas untuk melakukan itu. IAW mengusulkan, agar Kejaksaan Agung membuka berkas baru menjerat korporasi dengan pasal 20 UU Tipikor + Perma 13/2016. Dan telusuri beneficial owner via Permenkum 2/2025.
Tracing dan lakukan penyitaan aset dengan melibatkan PPATK untuk lacak aliran dana, BPK untuk audit. Segera saja bekukan aset korporasi tersebut. Strategi kasasi menggunakan bukti suap sebagai bagian dari obstruction of justice untuk membatalkan ontslag di MA. Reformasi regulasi dengan mendorong percepatan RUU KUHAP sehingga bisa memuat mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) agar korporasi bisa diseret tanpa celah.
Penguatan aparat dan transparansi dengan melatih jaksa dan hakim soal corporate crime. Sembari menerapkan digital case tracking system untuk mencegah jual beli perkara. “Putusan ontslag itu cacat hukum maka Kejagung berwenang untuk membuka perkara baru. Korupsi ekspor CPO melahirkan korupsi peradilan,” katanya.
Bagi IAW, jika Kejagung hanya berhenti pada individu, maka hukum Indonesia dipertontonkan berkondisi ompong. “IAW tegas minta tiga korporasi sawit harus duduk sebagai terdakwa. Aset mereka harus disita untuk memulihkan Rp 35 triliun kerugian negara. Inilah momentum bagi Kejaksaan Agung. Hukum Indonesia bukan milik konglomerasi, tapi milik rakyat yang menuntut keadilan,” tegas Iskandar. (***)







Komentar