oleh

Hendardi: Pernyataan Jokowi Terkait Status 75 Pegawai KPK Tidak Tegas

POSKOTA.CO-Kontroversi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) belum berakhir. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan sikapnya terkait status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TKW) pada Senin (17/5/2021).

Pernyataan Jokowi yang bersayap serta tidak tegas menggambarkan keraguan sikapnya terkait politik hukum pemberantasan korupsi. “Bagi 75 pegawai KPK pernyataan Jokowi ini adalah ‘pembelaan’ nyata atas mosi yang disampaikannya di ruang publik terkait dengan protes hasil TWK,” kata Ketua SETARA Instute, Hendardi, Jumat (21/5/2021).

Sementara bagi pimpinan KPK, pernyataan Jokowi bisa ditafsir sebagai bentuk teguran dan inkonsistensi Jokowi dalam menjalankan amanat UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Hendardi, publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK. Dimana Jokowi dengan 50% kewenangan yang dimilikinya telah menyetujui revisi.

Selain itu menurut Hendardi, publik juga bisa mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin Jokowi menyetujui hak inisiatif DPR yang mengusulkan revisi UU KPK. Akan tetapi, setelah produk hukum itu selesai dan dijalankan oleh pimpinan KPK, di tengah kontroversi tes TWK, Jokowi tampak cuci tangan.

Pimpinan KPK lanjut Hendardi hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara menjadi ASN. “Jadi wajar jika sebagian kalangan, Jokowi dianggap basa basi,” ujarnya.

Dikatakan Ketua SETARA Institute, ihwal alih status 75 pegawai KPK sebenarnya secara normatif bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang tersedia. Pihak terkait bisa menggugat produk-produk administrasi negara yang dikeluarkan KPK maupun melalui Ombudsman terkait dugaan maladministrasi sebagaimana sudah dilakukan oleh 75 pegawai KPK.

Namun amplifikasi di ruang publik menjadikan isu ini bergeser menjadi narasi mematikan KPK, padahal masih terdapat lebih dari 1000 insan KPK lain di dalam institusi ini.

Pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting. Penilaian itu bisa dianggap mengabaikan fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang sudah banyak bersarang di tubuh institusi-institusi negara, pemerintahan dan di tengah masyarakat.

Mandat lolos TWK itu melekat pada calon ASN, siapapun dan dimanapun institusinya. Untuk mengakhiri kontroversi yang merugikan agenda pemberantasan korupsi, langkah-langkah nyata bisa ditempuh.

Pertama,Jokowi konsisten mendukung penegakan UU 19/2019 yang disetujuinya pada 2019 silam dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri. Sebab, KPK adalah self regulatory body; atau bisa mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK.

Kedua, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan. Ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia.(omi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *