JAKARTA – Proses pengadaan barang di tingkat kelurahan di wilayah Pemkot Jakarta Pusat dinilai tidak transparan dan sarat permainan. Untuk itu, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakpus mendesak Walikota Dhany Sukma agar turun tangan guna membenahi hal tersebut.
Wakil Ketua Kadin Jakpus Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil Michael Simanungkalit menyatakan selama ini proyek di lingkungan kelurahan terkesan dikuasai pihak tertentu san tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. “Kadin Jakarta Pusat berharap Walikota Dhany Sukma mengevaluasi pengadaan barang dan jasa di tingkat kelurahan di wilayahnya. Sebab, proses pengadaan barang dan jasa tidak transparan dan diduga ada permainan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).
Kadin Jakarta Pusat menginginkan adanya transparansi dan akuntabel pada proses Pengadaan Barang dan Jasa. Michael menjelaskan pihaknya belum pernah diundang pada proses pengadaan barang dan jasa dalam tiga tahun berturut-turut. “Padahal, pengusaha kecil tersebut telah memberikan profil perusahaan dan persyaratan administrasi yang diminta,” bebernya.
Secara administrasi dan aturan yang berlaku, kata Michael, para pengusaha sudah memenuhi persyaratan, bahkan perusahaan anggota Kadin Jakarta Pusat itu terdaftar di LPSE maupun SIKAP yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan E Katalog.
Ia mengatakan telah memberikan profil perusahaan pada kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Kampung Bali, Cempaka Putih Barat, Harapan Mulia, dan Kebon Kosong selama tiga tahun berturut-turut. “Namun tak pernah diundang atau mendapatkan surat penjelasan terkait proses pengadaan barang dan jasa di kelurahan tersebut. Kami duga ada praktik monopoli yang dilakukan oleh oknum kelurahan dan perusahaan tertentu,” tandasnya.
Michael sangat menyayangkan anggota Kadin Jakpus tidak ada kesempatan lagi untuk ikut kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Para pengusaha Kadin seperti anak ayam ditinggal induknya,” ujar Michael.
Atas alasan tersebut, Kadin Jakpus meminta Wali Kota Dhany Sukma untuk mengevaluasi kinerja para lurah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menguasai proyek internal yang berasal dari uang rakyat. “Ganti dengan sosok lurah yang mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan akuntabel serta transparan,” tegas Michael.
Sementara itu, Ketua Kadin Jakarta Pusat, RH Victor Aritonang mengatakan lembaga Kadin merupakan wadah para pengusaha bergerak di bidang ekonomi yang berkaitan dengan Perdagangan, Perindustrian, dan Jasa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1987. “Kadin juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha,” tuturnya.
Victor berharap agar Wali Kota Jakpus memberikan arahan kepada jajarannya untuk bekerja lebih profesional. “Walikota agar memberi kesempatan kepada perusahaan anggota Kadin Jakpus. Hal ini penting sekali karena Kadin itu mitra strategis pemerintah,” tegas Victor. (jo)







Komentar