POSKOTA. CO – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau yang lebih dikenal dengan jalur Puncak II, Kamis (18/3/2021).
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.
Untuk memastikan kesiapan lahan dan pembukaan akses sepanjang 51,2 Km yang membentang dari Sentul, Kabupaten Bogor hingga Cipanas, Kabupaten Cianjur, sebanyak tiga belas wakil rakyat turun langsung ke lokasi.
Selain wakil rakyat, turut serta juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Bupati Bogor, Ade Yasin dan Bupati Cianjur.
Para wakil rakyat di senayan ini meninjau lokasi Jalan Puncak II, setelah lebih dulu mendengar pemaparan dari Bupati dan Kementrian PUPR di Palm Hill Sirkuit Sentul.
Dengan meninjau langsung lokasi, maka akan mempermudah proses persetujuan anggaran untuk pekerjaan jalur PTT.
Dalam pelaksanaan pekerjaan jalur PTT yang membentang sejauh 51,2 Km ini, Pemkab Bogor akan mengerjakan 17,8 Km. Sementara sisanya dikerjakan Pemkab Cianjur sesuai dengan batas proyek yang berakhir di Cipanas.
Para wakil rakyat yang turun ke lokasi sesuai daftar yang dikeluarkan Sekwan DPR RI yakni, Mulyadi, Sudewo dan Eddy Santana Purba Fraksi Gerindra, Irmadi Lubis Fraksi PDI Perjuangan, Anang Susanto dan Bambang Hermanto Fraksi Golkar, Soehartono dan Robert Rouw Fraksi Nasdem, Neeng EM Zulfa Fraksi PKB, Jhoni Allen Marbun Fraksi Demokrat, Thoriq Hidayat Fraksi PKS, Boyman Harun dan Sungkono Fraksi PAN.
Tiga belas wakil rakyat ini didampingi delapan orang dari kesekretariatan DPR RI. Rombongan selain meninjau pembangunan jalur Puncak II juga meninjau pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Bupati Ade Yasin berharap, dengan dengan kedatangan Komisi V DPR RI dan KemenPU-PR maka terjadi percepatan pembangunan Jalan Puncak II.
Dalam peninjauan 13 anggota Komisi V DPR RI dan pejabat KemenPU-PR besok, tidak hanya Bupati Bogor dan jajaran saja yang hadir tetapi juga Bupati Cianjur.
“Karena pembangunan jalur puncak II melintasi dua Kabupaten yakni Bogor dan Cianjur. Ini proyek yang menjadi dambaan masyarakat di dua daerah,” kata Ade Yasin kepada wartawan.
Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Bupati Cianjur, Maman Hermansyah, melalui pemaparan di Palm Hill menyakinkan Komisi V DPR RI dan KemenPU-PR untuk segera membangun Jalan Puncak II.
“Bersama Bupati Cianjur kami menjelaskan pentingnya pembangunan Jalan Puncak II, ini bukan kepentingan dua daerah tetapi regional Jawa Barat dan juga kepentingan nasional. Kami berharap, saat pak Menteri ajukan anggaran, anggota DPR RI setuju. Untuk meyakinkan, kami ajak wakil rakyat asal senayan untuk lihat langsung lokasi hari ini,” tegas Ade Yasin.
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi dalam doanya di lokasi menuturkan, dengan meninjau langsung lokasi Jalan Puncak II bersama KemenPU-PR yang mewakili pemerintah pusat, akan mengetahui kondisi di lapangan.
Mulyadi akan mendorong Komisi V agar proyek ini bisa secepatnya dilakukan. Pihak pemilik lahan juga sudah menghibahkan lahan mereka secara cuma-cuma demi terwujudnya proyek ini.
“Semoga ini membawa keberkahan buat kita semua. Harus jalan proyek ini. Mari kita iktiar bersama, agar lancar saat dimulai pekerjaannya,” demikian doa Mulyadi yang terpilih menjadi wakil rakyat di senayan dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.
Menurutnya, bukan hanya Bupati yang ngotot pembangunan jalan Puncak II, akan tetapi masyarakat Kabupaten Bogor dan Cianjur juga sudah lama menantikan pembangunan Jalan Puncak II.
“Jalur puncak II jadi dibangun tahun depan. Ada tiga tujuan pembangunan yaitu mengurai kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, mengenalkan objek wisata baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor,”ujarnya.
Rauba Sitorus, pimpinan pelaksanaan lapangan dari Koperasi Bogor Bumi Sunda (BBS) yang mendapat kepercayaan dari Pemkab Bogor untuk pembukaan jalan baru PTT mengaku, BBS sangat siap untuk memulai pekerjaan prestisius ini.
“Alat berat kami sudah siap dilokasi. Tenaga SDM juga sudah siap. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bogor. Kami tidak pakai uang negara saat proses pekerjaan dimulai,”kata Rauba.
Untuk itu, Rauba mengharapkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak mulai dari masyarakat, unsur desa hingga kecamatan, agar mempermudah pelaksanaan proyek nanti.
“Kami tidak menggunakan uang Pemda Kabupaten Bogor maupun Propinsi Jabar atau pusat saat bekerja membuka akses jalur puncak II dengan lebar 30 meter dan panjang 17,8 km. Kami hanya butuh kerjasama yang baik saja dari semua elemen. Kalau proyek ini jalan, maka ekonomi rakyat akan naik,” ujarnya sambil menambahkan, BBS ingin berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur yang sekarang masif dilakukan di masa Presiden Jokowi. (yopi)
Komentar