POSKOTA.CO – Semua argumentasi jaksa penuntut umum telah habis terbantahkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di dalam persidangan kasus Peningkatan Kapasitas atau Uprating WTP Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
“Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Jumali dan Terdakwa Yogie Patriana Alsjah dalam pekerjaan peningkatan kapasitas atau uprating WTP Instalasi Pengelolaan Air Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang,” kata M Budiman, SH, MH, Pengacara Terdakwa Jumali dan Yogie Patriana Alsjah kepada
wartawan, di Bandung, Minggu (4/10/2020).
Menurut Budiman, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya berkutat dengan aspek prosedural mekanisme anggaran dan mengabaikan latar belakang permasalahan mengapa Jumali dan Yogie Patriana Alsjah harus segera melaksanakan peningkatan kapasitas atau uprating Telukjambe, Karawang.
Budiman mengatakan, JPU gagal paham tentang delik pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, terkait unsur merugikan keuangan negara yang dianggapnya sebagai delik formil.
“Padahal sudah sejak tahun 2016 delik pasal ini telah berubah menjadi delik materil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Ini adalah kekeliruan fatal yang bisa merusak mind mapping penuntut umum dari awal hingga akhir,” ujar Budiman.
Selain itu, Budiman mengatakan bahwa JPU pun gagal membuktikan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Jumali dan Yogie Patriana Alsjah dalam pekerjaan peningkatan kapasitas atau uprating WTP Instalasi Pengeolaan Air Cabang Telukjambe, Kabupaten Karawang.
Budiman mengatakan bahwa JPU dan penyidik, dalam kasus Uprating Telukjambe, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang ini, telah berubah layaknya mayoritas netizen Indonesia yang senang memotong-motong fakta untuk kemudian dipublikasikan dengan narasi yang berbeda.
“Kami mengetahui, mengambil penggalan fakta akan menyebabkan opini yang sangat destruktif dan melenceng jauh dari yang seharusnya,” katanya.
Budiman juga menjelaskan bahwa segala hal yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan tidak sejalan dengan upaya penegakkan hukum. Karena itu, kata Budiman, pihaknya sangat mengkhawatirkan wajah lembaga peradilan di Indonesia.
Dalam kasus Peningkatan Kapasitas atau Uprating PDAM Telukjambe ini telah mendorong Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Yogie Patriana Alsjah ke meja hijau. Padahal, kata Budiman, Yogie Patriana Alsjah adalah pejabat publik yang berusaha bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama menyarakat pelanggan air minum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
Tapi, di luar dugaan Yogie Patriana Alsjah kemudian dipersekusi karena hal prosedural yang bahkan ternyata hal prosedural itu hanyalah persepsi ketidakpahaman Dewan Pengawas, yang tidak dipahami pula oleh penyidik dan penuntut umum.
Budiman mengatakan bahwa dalam persidangan, terdakwa Yogie Patriana dan terdakwa Jumali tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu, majelis hakim akan membebaskan Yogie Patriana dan Jumali dari seluruh dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP. (dk)
Komentar