Oleh: Ubedilah Badrun
LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny Januar Ali merilis hasil studinya yang menyimpulkan bahwa beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung dan Bali sudah boleh melakukan aktivitas ekonominya. Itu kesimpulan yang terlalu dini dan sangat berbahaya.
Sebab daerah-daerah tersebut faktanya masih fluktuatif dan berpotensi munculnya kasus baru. Di DKI Jakarta misalnya, data tes PCR oleh Dinas Kesehatan DKI pada 15 Mei 2020 yang dilakukan pada 2.048 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1.065 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, hasilnya masih ada kasus baru sebanyak 116 positif. Tentu positif Covid-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa. Jadi kesimpulan LSI yang menyarankan aktivitas sosial dan ekonomi di Jakarta bisa dilonggarkan itu bisa menyesatkan dan berbahaya.
Selain menyarankan DKI Jakarta dilonggarkan, LSI juga menyarankan Kabupaten Bogor dilonggarkan. Ini juga menyesatkan dan berbahaya, LSI tidak merujuk laporan mutakhir di Kabupaten Bogor bahwa per tanggal 15 Mei 2020 zona merah Covid-19 di Kabupaten Bogor justru terus bertambah. Berdasarkan laporan terakhir tanggal 15 Mei 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor ada 20 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masuk dalam zona merah Covid-19. Artinya, zona merah di Kabupaten Bogor sedang terus bertambah.
Argumen menyesatkan LSI lainya adalah menyarankan melonggarkan aktivitas di tengah Covid-19 dengan merujuk negara-negara dengan fiskal kuat seperti Korea Selatan dan Selandia Baru yang mulai mengendurkan ‘lockdown’. LSI tidak cermat bahwa teknologi kesehatan dan disiplin warga di kedua negara tersebut jauh lebih baik dibanding Indonesia. Sehingga kedua negara tersebut berani mengambil keputusan cepat untuk melakukan pelonggaran. Sementara Indonesia sarana teknologi kesehatan dan disiplin masyarakatnya masih rendah.
Selain argumentasi yang lemah, ternyata rilis LSI ini juga basis datanya data sekunder dan metodenya kualitatif. Jika dicermati metode analisis kualitatifnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah riset kualitatif yang sebenarnya. Saya menilai ini bias konfirmasi.
Harusnya LSI lakukan pendalaman analisis dengan sumber primer. Misalnya dengan virolog (ahli virus), ahli epidemologi, atau ahli medis yang berkaitan dengan penyebaran virus, survei lapangan langsung yang komprehensif. Ini kesanya terburu-buru mengejar target.
Jadi rekomendasi LSI bahwa Indonesia telah memenuhi syarat untuk membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi itu patut dipertanyakan dan cukup menyesatkan. (Penulis adalah Analis Sosial Politik UNJ dan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels)
Komentar