JAKARTA – Gelombang Demonstrasi ratusan warga miskin jakarta yang digalang oleh Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) pada Kamis (17/9) lalu akhirnya berhasil mencairkan ketegangan birokrasi. Warga miskin yang sempat terhapus hak bantuan sosial lantaran penetapan desil yang amburadul kini dapat tersenyum kembali.
Sistem pendataan yang selama ini buta realitas mulai menemui titik terang ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menepati janji menemui jajaran pengurus KWJK dalam forum audiensi resmi. Pertemuan yang berlangsung Senin kemarin menindaklanjuti aksi unjuk rasa KWJK di gedung Kemensos pada Kamis tanggal 17 September 2026.
Pertemuan berlangsung di Kafe Selalu Ada Kopi, Kompleks Kemensos RI, dihadiri Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Sekretaris Jenderal KWJK Iswadi Gombloh, Dea Melrisa dan Tegar Afriansyah dari Tim Kajian dan Advokasi KWJK. Hadir pula mendampingi pimpinan Kemensos, Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto beserta jajaran pejabat utama kementerian.
Tatap muka ini bukan sekadar jamuan diplomasi, melainkan panggung pembuktian di mana negara secara resmi mengakui keberadaan data yang dihimpun secara swadaya oleh posko-posko warga di akar rumput. “KWJK komitmen membantu rakyat kecil yang tersakiti,” tegas Marlo di Jakarta, Rabu (23/9).
Dari hasil pemadanan data aduan yang disodorkan KWJK, Kemensos mencatat sedikitnya 2.900 data keluarga di Jakarta yang telah dibersihkan dari duplikasi. Yang paling krusial, perjuangan ini membuahkan kemenangan kecil yang sangat berarti: sebanyak 406 data keluarga miskin yang berada di Desil 1–4 resmi diproses pembukaan rekeningnya untuk segera menerima hak Bansos. Sebelumnya mereka terputus dari bantuan pemerintah lantaran penetapan desil kacau.
Sementara itu, ribuan data lainnya yang selama ini tersingkir akibat ketidaksesuaian desil kini juga dipastikan masuk ke dalam tahapan verifikasi ulang, audit faktual, dan pembenahan kategori. Tak hanya itu, KWJK juga berhasil merubah stigma birokrasi yang kerap menghakimi warga miskin secara sepihak.
“Selama ini, ketika keluarga yang terindikasi judi online mau melapor dan meminta kejelasan ke kelurahan, beberapa kelurahan justru tidak memberikan solusi sama sekali. Mereka langsung menjustifikasi seolah-olah warga pasti bersalah tanpa ada cross-check atau pemutakhiran ulang ke rumah warga. Padahal, banyak dari mereka yang menjadi korban pencurian identitas,” tegas Dea Melrisa, Juru Bicara KWJK.
Desakan tersebut direspons langsung oleh Mensos Gus Ipul yang menegaskan bahwa data terindikasi judi online tidak boleh langsung dikesampingkan tanpa pemeriksaan mendalam, mengingat maraknya potensi penyalahgunaan data warga miskin oleh pihak tak bertanggung jawab.
Namun, KWJK menegaskan bahwa kemenangan di atas kertas dan di dalam ruangan ber-AC tidak pernah cukup. Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul secara terbuka menantang pimpinan Kemensos untuk berani keluar dari zona nyaman aplikasi digital dan menjejakkan kaki langsung di atas tanah perkampungan rakyat.
“Kami berharap Kemensos yang dipimpin Gus Ipul dan Pak Agus Jabo bisa jauh lebih akomodatif. Kami menantang Bapak menteri dan wamen untuk hadir langsung di perkampungan warga, seperti di rumah-rumah susun dan pemukiman padat. Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat,” ujar Marlo Sitompul, Ketua Umum KWJK.
Tantangan tersebut disambut oleh jajaran pimpinan Kemensos yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan kunjungan lapangan dan bertemu langsung dengan warga serta pengurus RT/RW di posko-posko basis KWJK.
Melihat kenyataan bahwa masyarakat hari ini jauh lebih percaya membawa perih hidupnya ke posko warga ketimbang ke kantor kelurahan, KWJK memutuskan untuk terus membuka dan memperluas Posko Advokasi di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Posko advokasi ini tidak lagi hanya menjadi benteng perjuangan isu desil dan bansos, melainkan bertransformasi menjadi Pusat Pengaduan dan Perlawanan Lintas Isu, melayani aduan krisis pendidikan (KJP), jaminan kesehatan (BPJS PBI & pembebasan biaya rumah sakit), hingga ancaman penggusuran dan penataan pemukiman. (jo)
Komentar