oleh

Rieke Diah Pitaloka Dampingi Dua Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Tengah untuk Minta Perlindungan LPSK

JAKARTA – Dua remaja korban pembakaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tengggara Barat (NTB) mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dengan didampingi orang tuanya, mereka hadir untuk untuk meminta perlindungan atas kasus yang dialami.

Selain bersama keluarga, kehadiran dua remaja berinisial D (13) dan SA (13), juga ditemani Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, kuasa hukum korban, Joko Jumaidi, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda NTB dan Kementerian PPA.

Kuasa hukum Joko Jumaidi mengatakan, dalam insiden pembakaran tiga santri, ada satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mendatangi LPSK. Dan kehadirannya ini untuk meminta perlindungan karena ini adalah posisinya anak dengan banyaknya pemberitaan yang simpang siur ini. “Kami berharap negara yang hadir untuk melakukan perlindungan,” katanya, Selasa (14/7/2026).

Menurut Joko, kasus pembakaran santri ini terjadi pada 13 Desember 2025 lalu, dan kasusnya baru terekspose pada Juni 2026. Selama enam bulan kasus itu terjadi, pihak Ponpes diduga melakukan intervensi yakni melarang lapor polisi dan berbicara ke media. “Kami minta perlindungan karena saat ini banyak pemberitaan yang simpang siur, makanya kami berharap negara juga hadir memberikan perlindungan,” ujarnya.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya bakal memberikan perlindungan kepada korban terutama anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi Korban. “Anak merupakan salah satu situasi khusus yang dilindungi oleh LPSK. Sehingga memang jangan sampai perlindungan yang dibangun kemudian media terlalu banyak meliput anak itu secara jelas justru menambah tekanan,” terangnya.

Menurutnya, jika anak mendapat tekanan maka bisa mempengaruhi keterangan, mental maupun psikis anak. Karena itu, LPSK sudah menunjuk tim untuk memberikan perlindungan secara darurat kepada para korban. “Saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis di sini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, bakal mengawal kasus di Lombok sampai tuntas, dan negara harus bisa hadir dengan cepat dan tak boleh ada lagi korban berjatuhan. “Negara harus memastikan setiap warga negara khususnya perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan keadilan,” singkatnya.

Menurut Rieke, di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, bahwa konstitusi menjamin hak untuk hidup dan di Pasal 28A, hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Polda Nusa Tenggara Barat khususnya Direktorat Reserse PPA dan PPO yang mengambil langkah cepat menangani langsung perkara ini dan kabarnya dalam satu bulan Kapolda mengingatkan bahwa sudah harus ada pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan,” tandasnya.

Sebelumnya, kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, NTB. Tiga orang remaja diduga dibakar, dan salah satunya tewas dalam insiden yang terjadi 13 Desember 2025, serta dua lainnya mengalami luka berat mencapai 75 persen.

Polres Lombok Tengah menetapkan dua tersangka yang merupakan kakak kelas dari korban berinisial MR dan pimpinan ponpes AMR. Kasus ini terjadi atas dugaan perundungan dan ancaman kepada para korban dari seorang senior karena tidak menuruti kemauan pelaku tersebut. (*/ifand)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *