KUNINGAN – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Mukti Sejahtera di Desa Walaharcageur, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terancam hadapi proses hukum. Hal tersebut terindikasi dari menggelindingnya persoalan Bumdes Karya Mukti Sejahtera ke meja penyelidikan Unit Tipikor Polres Kuningan.
Menurut keterangan seorang warga, selama dua tahun ini yakni tahun anggaran 2024 dan 2025, pengelolaan anggaran Bumdes tidak jelas.
“Selama dua tahun anggaran 2024 dan 2025, warga di sini belum mendengar adanya laporan pertanggungjawaban Bumdes dalam forum musyawarah desa,” kata warga.
Karena itu, masyarakat menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran Bumdes. “Selama dua tahun tidak ada transparansi, tentu patut diduga terdapat hal yang ditutup-tutupi atau tidak mau diketahui publik,” lanjutnya.
Ia setuju jika pengelolaan Bumdes di desanya ditindaklanjuti aparat penegak hukum Polres Kuningan, sebab keuangan negara yang sudah diserap Bumdes terbilang sangat besar, seluruhnya hampir Rp300 juta.
“Saya sempat mendengan kabar permasalahan Bumdes Walaharcageur mulai ditangani Unit Tipikor Polres Kuningan,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Walaharcageur, melalui Sekretaris Desa, Ade Setiawan saat dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM di balai desa setempat, membenarkan jika pihak Bumdes belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan di depan forum musyawarah desa (musdes).
Diuraikan Sekdes, selama dua tahun anggaran yakni tahun 2024 sebesar Rp120.000.000, ditambah dengan tahun 2025 sebanyak Rp182.382.500, sampai sekarang belum dilaporkan oleh pengurus Bumdes ini kepada masyarakat dalam sebuah forum musyawarah desa (musdes).
“Kami sudah beberapa kali mengingatkan kepada Direktur Bumdes Karya Mukti Sejahtera agar segera menggelar musdes laporan pertanggungjawaban tersebut, namun sampai saat ini masih belum juga dilaksanakan,” ucap Sekdes Ade.
Saat disinggung terkait kabar persoalan Bumdes Walaharcageur sudah dalam penyelidikan Unit Tipikor Polres Kuningan, Sekdes Ade tidak membantah.
“Saya sendiri mewakili pihak pemdes sudah diundang ke Unit Tipikor Polres Kuningan pada Selasa (14/4/2026) lalu mengenai Bumdes ini,”ujarnya mengakui.
Terpisah, Direktur Bumdes Karya Mukti Sejahtera, Ovi Nofriyanto, sampai berita ini dirilis belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan WhatsApp (WA) gagal, sehubungan sedang tidak aktif. (Cep/in)







Komentar