oleh

Bareskrim Polri Lacak Aset Tersangka Kasus Penipuan PT DSI Sebesar Rp2,4 Triliun

JAKARTA – Aset para tersangka kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) sebesar Rp2,4 triliun terus dilacak penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Penyidik berkoordinasi dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menelusuri aset harta kekayaan para tersangka yang disembunyikan.

“Mengamankan aset sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian para korban,” kata Dirtipidenksus Brigjen Ade Safri Simanjuntak, sebagaimana dikutip media ini, Minggu (12/4/2026).

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kasus dugaan penipuan triliunan itu. Langkah ini dilakukan untuk kepentingan ganti rugi atau restitusi para korban.

Koordinasi dengan LPSK dalam rangka proses permohonan restitusi bagi para korban penipuan oleh PT DSI. Hasilnya, terhitung 1 April 2026 kini telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK.

Para korban dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon restitusi untuk dilakukan proses verifikasi. “Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi LPSK untuk pengajuan klaim kerugian korban,” ujar Brigjen Ade Safri.

Dalam kasus penipuan oleh PT DSI, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka yang kini keempatnya meringkuk dalam sel. Para tersangka itu, yakni TA selaku direktur utama sekaligus pemegang saham PT DSI.

Kemudian tersangka MY selaku mantan direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI, dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Berikutnya ARL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI, dan AS selaku mantan direktur sekaligus Founder PT DSI.

Keempat tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

Dikatakan Brigjen Ade Safri, pihaknya juga meminta para korban penipuan PT DSI untuk mengajukan permohonan ganti rugi ke LPSK. Sebab, Bareskrim telah bekerja sama dengan LPSK untuk mendata seluruh korban penipuan yang dilakukan PT DSI. (*/omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *