JAKARTA – Warga perumahan Eramas 2000 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, menyampaikan terima kasih kepada Walikota Jakarta Timur Munjirin yang telah memfasilitasi mediasi antara warga dan pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mediasi itu belum menemukan solusi namun sudah ada itikat baik pemerintah mengakomodasi aspirasi warga.
Ketua RW 15 Pulogebang Ahmad Hidayat dan Ketua RT 01 Deden Adi Sutisna menyampaikan apresiasi kepada Walikota Munjirin dan jajaran yang telah mempertemukan pihak warga dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang hendak membangun dapur MBG keempat di komplek Eramas 2000. Pada mediasi di kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (25/2) kemarin, warga pun protes karena keberadaan dapur MBG yang begitu banyak mengganggu lingkungan.
Ketua Deden mengungkapkan warga terkejut setelah mendengar pernyataan dari pihak BGN bahwa pendirian dapur MBG tidak perlu izin maupun persetujuan masyarakat sekitar. “Katanya dari BGN tidak perlu adanya persetujuan dari masyarakat. Ini sangat mengagetkan kami, karena kegiatan itu berada di lingkungan permukiman kami,” kata Deden pada kegiatan Salat Taraweh di Masjid Al Akbar Komplek Eramas 2000, Kamis (26/2/2026) malam.
Deden menegaskan, warga bukan menolak program pemerintah. Dia menyebut SPPG yang memproduksi MBG sebagai program yang baik dan bermanfaat. Namun, dia menilai kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial lingkungan perumahan. Sebelumnya sudah ada tiga lokasi dapur maupun gudang di komplek tersebut, kini mau ditambah lagi dapur keempat yang mana bangunan fisiknya berupa renovasi dari rumah tinggal kini sudah selesai.
Dia menjelaskan, selama ini lingkungan perumahan Eramas sebagai kawasan hunian tertutup yang solid dan kondusif. Namun sejak kehadiran sejumlah tempat usaha pembuatan MBG, ketenangan warga terusik. Terganggu oleh aktivitas MBG, mulai dari pengangkutan bahan makanan, pengiriman, pengolahan, dan sebagainya. Bahkan aliran air perpipaan di rumah warga jadi berkurang. “Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada aktivitas lingkungan dinilai perlu dikomunikasikan dengan warga,” tandasnya.
Ketua RW 15 Achmad Hidayat menyinggung soal keberadaan empat dapur di kawasan permukiman yang menurutnya tidak sesuai aturan zonasi. Tiap dapur mempekerjakan sekitar 60 orang. “Meskipun katanya para pekerja merupakan warga sekitar, namun para penghuni tidak ada yang kenal. Pengurus RT-RW maupun petugas keamanan sulit melakukan pengawasan jika terjadi hal tak diinginkan di perumahan kami,” kata Ahmad. (jo)
Komentar