BOGOR – Program Adipura yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH/BPLH) kini menerapkan sistem penilaian baru yang lebih tegas dan sederhana. Penilaian itu hanya dua kategori yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.
Di Bogor, Wali Kota Dedie A. Rachim menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah pusat agar daerah lebih serius dalam mengelola sampah. “Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor,” ujar Dedie, Rabu (25/2/2026).
Perubahan sistem penilaian Adipura dari sebelumnya terdapat banyak kategori, kini sistem disederhanakan menjadi dua klasifikasi utama. Penyederhanaan ini dinilai sebagai ‘alarm keras’ bagi pemerintah daerah agar tidak setengah-setengah dalam menangani persoalan sampah, karena keindahan taman tidak lagi menjadi penentu utama.
Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. “Artinya, fokus utama kini adalah kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah
pengangkutan, pengolahan, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” papar Dedie.
Mengacu pada laman resmi KLH soal penilaian Adipura, ada lima tahapan penilaian terdiri dari pengumpulan data sekunder, menggunakan data kapasitas pengelolaan sampah kabupaten/kota berdasarkan SIPSN, klarifikasi dilakukan berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri tentang Adiwiyata, pemantauan meliputi kebersihan dan pengelolaan sampah 50 persen, pengurangan sampah di sumber & fasilitas pengolahan, anggaran pengelolaan sampah 20 persen serta SDM dan fasilitas 30 persen.
“Kalau penilaian, jika mengacu pada SK MenLH No.1418 Tahun 2025 tentang skala, kriteria nilai, dan bobot. Setelah itu baru penetapan akhir bagi penerima Adipura Kencana, Adipura, Sertifikat Adipura dan predikat Kota Kotor,” ujar Dedie. Sementara untuk jumlah, tahun ini berkurang, dari sebelumnya 291 kriteria, kini hanya 88 kriteria.
Meski disederhanakan, substansi utama tetap dipertahankan, dengan fokus pada simplifikasi metode, penguatan korelasi antara kebersihan dan pengelolaan sampah serta sistem penilaian yang lebih mudah digunakan tim pemantau.
Dedie menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat Kota Bersih tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
“Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu keberhasilan. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama,” paparnya. (yopy/jo)
Komentar