oleh

Bareskrim Polri Ungkap Transaksi Emas Ilegal Hasil PETI Capai Rp25,8 Triliun

JAKARTA-Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri geledah tiga lokasi secara serentak di wilayah Jawa Timur, Kamis (19/2/2026). Penggeledahan ini terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil perdagangan emas ilegal dari Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dengan nilai transaksi mencapai Rp25,8 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Jumat (20/2/2026) mengatakan, penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. “TPPU dengan tindak pidana penampungan, pengolahan serta penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin,” ujar Brigjen Ade Safri.

Tiga lokasi yang geledah, satu rumah tinggal di Surabaya, satu toko emas dan satu rumah tinggal di Kabupaten Nganjuk. Dari tiga lokasi itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi, bukti elektronik, uang tunai hingga aset lain hasil dari praktik pencucian uang.

Dikatakan Brigjen Ade Safri Simanjuntak, hasil penyidikan sementara diketahui,  akumulasi transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 Triliun. “Ini melibatkan perusahaan pemurnian dan eksportir,” ujarnya.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam laporan itu disebutkan ada transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas domestik.

Selain itu, aktivitas ekspor oleh perusahaan pemurnian yang menggunakan material dari tambang ilegal di Kalimantan Barat sepanjang 2019-2022. Bareskrim Polri berkomunikasi aktif dan berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan.

“Fakta persidangan dari kasus sebelumnya yang telah *inkracht* di PN Pontianak menjadi pintu masuk kami untuk melacak aliran dana kepada pihak-pihak yang terlibat saat ini,” tegas Brigjen Ade Safri.

Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam rantai pasok mineral ilegal, baik sebagai penambang maupun penampung hasil kejahatan tersebut.

“Negara tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi praktik pertambangan ilegal,” tegasnya.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *