DEPOK – Program pengolahan dana kelurahan berbasis RW senilai Rp300 juta yang akan diluncurkan dalam waktu dekat harus betul-betul dipahami seluruh pengurus RW, sehingga perlu perlu konsultasi agar paham dan tidak terkena dalam tanah hukum.
“Banyak ketakutan atau kekhawatiran pengurus RW takut atau khawatir berkaitan penggunaan dana yang diberikan pemerintah agar tidak terjerat hukum harus selalu konsultasi dan paham betul penyaliran dananya, ” kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari saat kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2027 di RW 07, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Sabtu (31/1).
Pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para pengurus RW untuk menghindari kekhawatiran dari pihak RW melakukan pengelolaan anggaran dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
Penggunaannya yang pasti katanya, memang harus seringkali dikonsultasikan atau diberi pemahaman kepada para RW, karena memang dari segi disiplin ilmu dan latar belakang tidak semua RW ini bisa memahami terkait anggaran tersebut, mengingat nanti berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban.
“Jadi para pengurus RW tidak perlu merasa takut selama penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, ” tutur Hj. Yeti Wulandari dari Fraksi Gerindra.
Apabila para RW belum memahami secara detail, bisa langsung berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Depok supaya tidak ada ketakutan dalam penggunaan anggara. “Seluruh aspirasi yang diterima dalam masa reses ini akan diinput ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” jelasnya.
Nantinya, usulan tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok. “Semua sesuai dengan sistematis tata aturan perencanaan pembangunan dan penganggaran,” tutupnya. (anton/in)







Komentar