oleh

BK DPRD Depok Pastikan Oknum TR tak Terlibat Jual Beli Proyek

DEPOK – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memastikan oknum anggota dewan berinisial TR tidak terlibat jual beli proyek seperti yang dituduhkan dan sempat viral beberapa waktu lalu.

“Oknum TR hanya akan melakukan pelanggaran etik sebagai Anggota DPRD walaupun sanksi belum diumumkan, namun proses telah melewati sidang internal dan pengumpulan sejumlah bukti,” kata Wakil Ketua BK DPRD Kota Depok Turiman, Selasa (21/10/2025).

Politisi Gerindra Depok tersebut mengaku, pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pemanggilan pelapor dan terlapor. “Terakhir, karena kita sudah sepakat akan adanya sanksi etik ya, untuk salah satu anggota DPRD dan jenis sanksinya nanti akan diputuskan dan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” kata Turiman.

“Dari bukti yang kami terima, tidak ada kaitannya dengan jual beli proyek. Tidak ditemukan juga adanya kompensasi, fee, atau hal-hal yang mengarah ke praktik tersebut. Yang ada adalah kerja sama usaha yang ternyata melanggar kode etik sebagai anggota DPRD,” lanjutnya.

Menurut Turiman, kesalahpahaman di masyarakat terkait istilah pokir (pokok-pokok pikiran) atau aspirasi karena istilah Pokir bukanlah anggaran atau proyek milik anggota dewan.

“Anggota DPRD hanya mengusulkan, bukan sebagai pihak yang memiliki proyek. Proyek adalah kewenangan eksekutif. Kalaupun ada usulan seperti perbaikan jalan atau saluran, itu semua sifatnya hanya aspirasi yang disampaikan ke pemerintah. Eksekutiflah yang menjadi penanggung jawab anggaran dan pelaksanaannya,” jelasnya. (*/anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *