JAKARTA – Untuk pertama kalinya Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menggelar musyawarah nasional (Munas) sekaligus mengukuhkan kepengurusan yang baru terbentuk untuk periode 2026-2029. Kegiatan yang diprakarsai para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Pada Munas perdana sekaligus peluncuran AWKI tersebut langsung mendeklarasikan komitmennya mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan UMKM, kegiatan kebangsaan, serta pembangunan jaringan organisasi hingga ke daerah.
Ketua AWKI Robertus Rani Lopiga mengatakan, dukungan terhadap agenda pemerintah menjadi bagian dari arah gerak organisasi sejak awal berdiri. “AWKI mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita, itu pasti kami lakukan karena semangat kami ada di situ,” ujarnya pada acara yang dihadiri ratusan pengurus dan anggota serta sejumlah pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
Robertus menegaskan usai peluncuran AWKI langsung disusul Munas merupakan langkah awal untuk mempercepat konsolidasi nasional dan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). “Program-program yang kami siapkan adalah membangun DPD-DPD supaya AWKI dapat segera hadir di seluruh daerah,” katanya.
Robertus juga menegaskan AWKI dibangun di atas empat konsensus dasar bangsa sebagai pedoman organisasi. “Yakni Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi dasar dan landasan kami,” imbuh Robertus.
Dewan Pembina AWKI Mayjen TNI (Purn) Rido Hermawan mengingatkan, dinamika geopolitik global tetap perlu diwaspadai karena berdampak langsung terhadap sektor ekonomi nasional. “Rantai pasok global saling bergantung, sehingga situasi luar negeri pasti mempengaruhi ekonomi kita,” katanya.
Rido menyebut ada empat pilar utama yang harus dijaga agar Indonesia tetap stabil, yakni keamanan nasional, ketahanan ekonomi, persatuan, dan lingkungan. “Kalau pilar-pilar itu kuat, kita yakin Indonesia akan tetap baik-baik saja,” ujarnya.
Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, AWKI menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan solusi terhadap persoalan pengangguran. “Model kita adalah bagaimana kita bisa mandiri, dan jawabannya adalah UMKM. Program ini akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Indonesia terdapat 7,46 juta pengangguran. Mereka harus kita bantu mendapatkan pekerjaan,” tutur Rido.
AWKI juga menyiapkan kontribusi di sektor ketahanan pangan, mulai dari peningkatan unsur hara tanah hingga efisiensi biaya produksi pertanian. “Produksi harus lebih murah dan hasilnya lebih tinggi supaya petani ikut sejahtera. Kami semua optimis dengan pembentukan AWKI yang membantu pemerintah di sektor ekonomi dan penguatan NKRI,” pungkasnya.
Adapun pengukuhan pengurus AWKI periode 2026-2029 sebagai berikut:
DEWAN PEMBINA
1. Mayjen. TNI (Purn) Prof (HC) Dr. Ridho Hermawan, M.Sc
2. Komjen. Pol Dr. Yudhiawan Wibisono, S.H., S.I.K., M.H
3. Ahmad Dipo Ditiro Latief
4. Pdt. Dr. Aristo Purboadji Pariadji, M.Si., M.Th.
SUSUNAN PENGURUS
1. Robertus Rani Lopiga Taher, S.H., M.H.Li ( Ketua Umum )
2. Peter Julio Tarigan ( Sekretaris Jenderal )
3. Retno Naningsih ( Bendahara Umum )
4. Nirmala Dewi ( Wakil Sekjend 1 )
5. Rezye Abet Sanjaya ( Wakil Sekjend 2 )
6. Epriyanto Kasmuri ( Wakil Ketua Umum 1 )
7. Rio Kriswana, S Ap., MM., CRP., CRM ( Wakil Ketua Umum 2 )
8. Brian Sitohang, SE., CRBD ( Ketua Bidang Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank )
9. Andreas Cahya U.R.P. Saragih, SH, MH., MM ( Ketua Bidang ESDM dan Investasi )
10. Aris Setyowibowo ( Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri )
11. Zainul Yasni, M.Sc., Ph.D. (Ketua Bidang Khusus Ekspor Impor)
12. Prof. Dr. RR Dewi Anggraeni, S.H., M.H ( Ketua Bidang Hubungan dan antar Lembaga Dalam Negeri )
13. Prof.Dr (HC) Esti Pramestiari.,S.Sos.,SH.,Msi.,MH.,CMed ( Ketua Bidang Hubungan dan antar Lembaga Luar Negeri )
14. Gunawan Samiadjie ( Ketua Bidang Humas )
15. Teuku Muhammad Juriasyah, S.H,.M.M,. ( Ketua Bidang Komunikasi dan Digital )
16. Gibran Chandra Syarif Hidayatullah ( Ketua Bidang Koperasi )
17. Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LLM ( Ketua Bidang Hukum dan Peraturan Peundang-undangan )
18. dr. Yusa Muhammad Thoriq, AIFO-K, FISQua ( Ketua Bidang Kesehatan dan Farmasi )
19. Patrik Tatang, SE ( Ketua Bidang Khusus IT 1 )
20. Herwin Marihot Tua Sagala, S. IP., SE., MM. ( Ketua Bidang Khusus IT 2 )
21. Gunawan Samiadjie ( Ketua Bidang Humas )
22. Raymond Manuhutu ( Ketua Bidang Khusus Kreatif )
23. Nyimas Choiriyah Halim ( Ketua Bidang Khusus Pemberdayaan Perempuan )
24. Debby Langgong sebagai Ketua Bidang Khusus UMKM. (jo)
Komentar