oleh

Perluas Jaringan, PERAPIN Gelar Konsolidasi Bersama Aliansi Kebangsaan dan FKPPI

JAKARTA – Perhimpunan Advokat Poros Indonesia (PERAPIN) menggelar konsolidasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERAPIN, di Jakarta Senin (10/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PERAPIN Prof Gayus Lumbuun, Sekjen DPN PERAPIN Dr Yuherman SH, MH, MKn, Ketua Dewan Penasehat PERAPIN Pontjo Sutowo dan Iman Sunaryo.

Dalam sambutannya, Prof Gayus Lumbuun mengatakan semangat untuk mendirikan PERAPIN ini didasarkan pada hak berkumpul dan berserikat yang jamin oleh UUD 1945 serta pentingnya kedudukan advokat dalam sistem peradilan. Bahwa sangat diakui dalam penegakan hukum  di Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama yang terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut  umum (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasihat hukum).

“Keempat pilar ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya,” kata Prof Gayus.

Sebagai organisasi advokat yang baru berdiri, PERAPIN akan terus memperluas jaringan dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Karena itu berkolaborasi dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan/TNI-PORI (FKPPI) adalah keputusan yang penting dan strategis.

“FKPPI adalah organisasi yang beranggotakan putra-putri TNI/Polri. Anggotanya tentu sudah menyebar di seluruh Indonesia,” lanjut Prof Gayus.

Menurut Prof Gayus, istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi yaitu jabatan atau profesinya disebut dengan nama Officium Nobile (profesi yang mulia). Argumentasi dari penyebutan officium nobile, karena para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan mereka menolong orang-orang yang berhadapan dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium.

“Orientasi para advokat banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin,” terang Prof Gayus.

Ia menekankankan bahwa profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara

Dalam negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasinya.

Dengan demikian, lanjut Prof Gayus, advokat adalah sebuah profesi terhormat (officum nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.

Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia, melaksanakan Kode Etik Advokat, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dn menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas).

Kemudian melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum, menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional dan mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi advokat.

Selain itu advokat juga berperan memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat (officium nobile), menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat, memberi pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).

Advokat juga memiliki fungsi membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation) dengan mengedepankan etika profesi yang teruji, melakukan kajian kritis dan akademis serta masukan yang terukur bagi perkembangan hukum Indonesia dan memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico).

“Sehingga jelas bahwa advokat adalah sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegas Prof Gayus.

Sementara itu, Pontjo Sutowo menyambut dengan senang hati dan berjanji membantu PERAPIN. Karena masalah hukum di tanah air hingga kini masih banyak kendala, masih jauh dari fungsi hukum suatu bangsa.

PERAPIN diharapkan dapat turut seeta mendorong advokat untuk ikut melaksanakan pembaruan hukum. Mengingat hukum terus berkembang sesuai kondisi sosial masyarakat. (mk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *