JAKARTA – Empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di gedung wakil rakyat Jakarta di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Pada kesempatan itu perwakilan demonstran menyerahkan dokumen berisi tuntutan kepada Wakil Ketua Basri Baco.
Kedatangan massa itu diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, di ruang pertemuan lantai dasar DPRD DKI Jakarta. Mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco. Politisi Golkar ini mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.
Basri Baco yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Karena itulah, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. “Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Baco.
Sementara terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, ungkap dia, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. “Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap semua BUMD agar lebih transparan, terkait keuangan dan lain-lain,” jelasnya.
Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. “Mengenai dugaan kasus di Dharma Jaya, kami pasti tindaklanjuti. Masyarakat jangan khawatir silakan awasi kami,” ungkapnya.
Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Jakarta menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan dan dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama PD Dharma Jaya yang sejak lama disebut bermasalah. “Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan.
Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak dan lainnya. “DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” tandas Ikhsan. (jo)
Komentar