JAKARTA – Puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Halmahera Timur menggelar aksi didepan kantor Kementerian ESDM, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta, Senin kemarin. Massa meminta menteri Bahlil Lahadalia untuk mencabut IUP PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) karena dinilai lalai dalam penyelesaian pembayaran pelaku UMKM.
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Lingkar Tambang Malut membentangkan spanduk didepan kantor Kementerian ESDM bertuliskan ‘Boikot Aktivitas PT ANI Sampai Hak Kami Dibayarkan Oleh Perusahaan,’ massa juga meminta Presiden Prabowo turun tangan atas kasus yang melibatkan PT ANI dengan pelaku UMKM lokal.
Salah satu pelaku UMKM lokal di Haltim, Abdurahidin Saleh, mengatakan aksi solidaritas ini terpaksa digelar didepan kantor ESDM karena tidak ada itikad baik dari mantan Direktur Utama PT ANI, Burhanudin Badi Djaelani, yang juga menjabat sebagai Kapitalao Sangaji Maba.
Pelaku UMKM Haltim juga mengaku telah secara langsung bertemu dengan manajemen baru PT ANI untuk menyampaikan tuntutan, tetapi hingga kini tuntutan pelaku UMKM belum menemukan titik temu.
“Para pelaku UMKM, hanya rakyat kecil yang tak punya modal besar. Sudah bertahun-tahun sejak 2014 kami menunggu, tapi kami hanya mendapatkan ketidakpastian” ujarnya.
Menurutnya, hingga hari ini, lebih dari Rp2,5 miliar utang kepada UMKM lokal Halmahera Timur masih belum dibayarkan secara penuh oleh perusahaan tambang tersebut.
Dalam surat tuntutannya yang juga diserahkan langsung oleh perwakilan ESDM, massa meminta PT. ANI segera menyelesaikan pembayaran seluruh utang kepada UMKM lokal paling lambat tanggal 15 Mei 2025. Dan jika tuntutan mereka tidak di penuhi, maka massa akan memboikot seluruh aktifitas Produksi PT. ANI dan melakukan aksi serupa di kantor PT. ANI jakarta.
Ditempat terpisah, Dirut PT. Adhita Nikel Indonesia membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebutkan sangat keliru jika ada yang menuduh kami lalai. (din)
Komentar