JAKARTA – Meski Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengajukan permohonan untuk penundaan pemeriksaan tidak membuat KPK bergeming. Sesuai jadwal, penyidik KPK tetap akan memeriksa tersangka Hasto pada Kamis (20/2/2025) besok.
Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada awak media mengomentari permintaan penundaan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto. “KPK tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis besok,” tegas Tessa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).
Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebelumnya secara tegas mengatakan, gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Hasto Kristiyanto bukan alasan untuk mangkir dari panggilan penyidik maupun untuk penundaan pemeriksaan. Sebab, sesuai ketentuan hukum, praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan tersangka. Praperadilan bisa menjadi alasan mangkir dari panggilan penyidik apabila ada perintah dari hakim yang memimpin sidang praperadilan itu.
Pemeriksaan baru bisa ditunda menurut Johanes Tanak jika ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan.
Penyidik KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan perintangan pada Senin (17/2/2025). Namun tersangka Hasto tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga dilakukan penjadwalan ulang pada Kamis besok. Namun Hasto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan tersangka kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan pertama Hasto yang mempermasalahkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka tidak sah. Namun hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2/2025) menolak gugatan praperadilan Hasto terhadap KPK. Hakim dalam putusannya menyatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka sah demi hukum.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024) terkait pengembangan kasus buronan tersangka suap Harun Masiku. Selain Hasto, penyidik KPK juga menetapkan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
KPK menduga tersangka Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga mengatur dan mengendalikan tersangka Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan yang diserahkan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Sekjen PDIP itu diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny menyuap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Uang itu diserahkan pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
Tujuannya agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I. Selain dugaan suap, KPK juga menjadikan Hasto tersangka terkait perintangan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap bunonan Harun Masiku. (Omi/jo)







Komentar