TANGSEL – Jajaran Kejaksaan Tinggi Banten mendadak mengeledah ruang kerja atau Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan dalam kasus pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024.
Dugaan korupsi terkait di jajaran DLHK Kota Tangsel tentunya bukan hanya informasi namun sudah melalui penyidikan dan penyelidikan terhadap dua lokasi penanganan atau pemantauan beberapa bulan belakangan ini” kata Ketua Tim Kejati Banten, Rangga Adekresna, Senin petang (10/2).
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menyita beberapa dokumen yang berhubungan dengan penyidikan yang nantinya akan dijadikan alat bukti dalam perkara dimaksud sehingga dilakukan penggeledahan dan penyotaan oleh tim penyidik Kejati Banten di dua lokasi yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan di PT Ella Pratama Perkasa.
Sebelumnya, Kejati Banten, status penyelidikan sudah masuk dugaan korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangsel pada 2024.
Dugaan kasus korupsi tahub 2024 di DLHK Tangsel dalam pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Pihak penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah PT EPP dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp75.940.700.000 jasa layanan pengangkutan sampah sebesar Rp50.723.200.000 dan jasa layanan pengelolaan sampah sebesar Rp25.217.500.000.
Ternyata hasil pemeriksaan, ujar Rangga A, sebelum adanya persekongkolan itu mendapati temuan adanya persekonfkolan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penyedia barang dan jasa. “Ternyata PT EPP tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yakni pekerjaan pengelolaan sampah yang diduga merugikan negara hinggga Rp25 miliar dalqm kasus di lingkungan DLHK Kota Tangsel,” tegasnya. (anton/fs)







Komentar