JAKARTA – Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Jakarta, Fernando Emas meminta anggota DPRD Jakarta agar lebih bijaksana dalam memperjuangkan aspirasi. Wakil rakyat jangan asal bicara soal kebijakan Pemprov DKJ melakukan penyesuaian tarif air perpipaan yang sebelumnya sudah dibahas melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan Dewan.
Hal itu dikatakan Fernando menanggapi kritik anggota DPRD terkait penyesuaian tarif air minum yang ditetapkan Pemprov Jakarta melalui PAM Jaya yang dimulai sejak Januari 2025. “Penyesuaian tarif yang dilakukan perseroan ini mengikuti arahan Pemprov DKI selaku pemegang saham dan juga sudah dibahas bersama DPRD sebelum mengumumkan tarif baru,” kata Fernando di Jakarta, Selasa (4/2).
Pemprov DKJ melakukan penyesuaian tarif air bersih melalui banyak pertimbangan. “Contohnya harga air bersih tak pernah naik selama 17 tahun. Harga air segitu saja sejak 2008. Pertimbangan lainnya, PAM Jaya mendapat tugas untuk meningkatkan kualitas air sekaligus menambah cakupan layanan pelanggan hingga 100 persen. Tugas besar ini butuh biaya besar pula sehingga perlu menaikkan tarif,” jelas Fernando.
Seharusnya sebagai anggota Dewan, kata Fernando, juga melakukan pertimbangan bagaimana dari sisi perseroan tersebut. “Jadi, jangan hanya mendengarkan aspirasi masyarakat satu sisi saja. Mereka sih maunya tidak pernah naik harga. Namun bagaimana mungkin itu terjadi,” kritik Fernando menanggapi sejumlah wakil rakyat bicara tanpa data.
Fernando justru mengapresiasi langkah perseroan melakukan penyesuaian tarif ini. “Namun kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan, termasuk kualitas air yang lebih baik,” ujar Fernando yang mengapresiasi penyaluran air siap minum langsung dari keran di perumahan Citra Garden Puri Semanan yang akan diikuti ke sejumlah kawasan lainnya.
Fernando juga menekankan agar BUMD bidang air bersih tersebut mampu menekan angka kehilangan air atau NRW yang saat ini sangat tinggi di kisaran 45 persen. “NRW harus ditekan hingga 20-an persen, caranya meremajakan pipa yang sudah tua dan menindak tegas pelaku pencurian air,” paparnya.
Salah satu Anggota Komisi B DPRD Jakarta Francine sebelumnya menyuarakan bahwa Fraksi PSI meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum. Menurutnya belum ada urgensi kenaikan tarif air di 2025 karena sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung. Bahkan tertinggi di tahun 2023 untung Rp1,2 triliun, dan tahun 2024 membagikan dividen Rp 62 miliar ke Pemprov Jakarta selaku pemegang saham perseroan.
Menurut Fernando suara itu sebagai langkah mundur. Karena jauh sebelum menaikkan tarif, hal itu sudah dibahas bersama DPRD. Tentang kenaikan tersebut juga sudah melalui persetujuan wakil rakyat. Jadi, kalau berkomentar sebaiknya mewakili putusan lembaga. (jo)
Komentar