JAKARTA – Pihak Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sepakat segera menindaklanjuti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 yang diperkirakan sebesar Rp 84,238 triliun.
Hal itu dituangkan dalam penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2025 bersama ketua dan empat wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama pimpinan Dewan yakni Ketua DPRD DKI Khoirudin bersama empat wakilnya pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) petang. Usai penandatanganan ini, pihak Eksekutif dan Legislatif akan segera menindaklanjuti dengan pembahasan KUA-PPAS APBD 2025.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, penandatangan Pakta Integritas ini merupakan momentum penting dalam pembahasan Rancangan APBD 2025 mendatang. Sebab, APBD tidak sekadar angka dalam dokumen, tetapi merupakan cerminan harapan dan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan dengan baik.
Menurutnya, APBD 2025 yang bakal disusun nanti akan mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi. “Untuk itu, Pakta Integritas ini juga sebagai komitmen DPRD bersama ekskutif dalam transparansi dan integritas pengelolaan keuangan daerah,” tandas politisi PKS.
Sementara itu, Heru Budi Hartono menuturkan, KUA-PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. “KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang menguraikan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” kata Heru.
Oleh karena itu, penyusunan dan pengelolaan anggaran ini memerlukan integritas dan komitmen tinggi dari semua pihak yang terlibat. “A<span;>cara ini merupakan momen penting dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah yang bertujuan untuk memastikan anggaran yang dikelola digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya,” terangnya.
Dalam hal itu, Pemprov DKI Jakarta telah membuktikannya melalui perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut dan capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP). Adapun besaran KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp 84,328 triliun. (jo)







Komentar