JAKARTA – Gaya baru, lapak parkir dan pedagang kaki lima (PKL) liar di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat menggurita.
Kesemrawutan Fasilitas Umum (Fasum) yang dikuasai lapak parkir dan PKL ini, lantaran dibiarkan aparat penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) nomor: 8 tahun 2007.
“Wilayah semrawut dan kumuh. Nggak ada penindakan dari aparat penegakan Perda di wilayah ini seperti tidak ada pemerintah. Coba saja liat lapak parkir dan PKL hingga menutup bahu jalan,” keluh Firman (39) pengendara bermotor, Senin (30/9/2024).
Disisi lain, kata dia PKL yang nutup jalan di seputar kawasan Thamrin Boulevard dan lapak kendaraan roda dua (KR2) dibiarkan bertengger dibahu jalan.
“Itu namanya pembiaran seharusnya aparat jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta dan juga Dinas Perhubungan semestinya melakukan penegakan Perda kenapa tidak berdaya,” imbuhnya.
Kasatpol PP Arifin saat dihubungi telepon akan melakukan pengecekan ke lokasi. “Terima kasih informasinya. Saya harus cek dulu dengan anggota satpol PP di wilayah,” ujar Arifin lewat pesan singkat Whats App (WA).
Sementara itu, Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakpus Tienda saat ditanya soal keberadaan PKL tersebut menyatakan, bukan Lokasi Sementara (Loksem). “PKL itu bukan Loksem,” tambahnya melalui WA.
Pantauan dilapangan, jalan menyempit akibat bongkar muat barang yang kembali marak di kawasan Kebon Kacang XXV Tanah Abang hingga memicu penyempitan jalan. Ironisnya, sejumlah pejabat Pemkot Jakpus dan Wakadishub saat dimintai tanggapan enggan berbicara. (van/fs)
Komentar